Pengawasan

Bukan Alat Langgengkan Kekuasaan, BSSN Perlu Ada Pengawasan Eksternal

PARLEMENTARIA.COM– Pernyataan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayjen TNI Djoko Setiadi tentang ‘hoax membangun’ dan kewenangan penangkapan yang dilontarkannya pada pelantikan Kepala BSSN, 3 Januari lalu berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon dalam siaran persnya, Senin (8/1) menanggapi pernyataan Djoko Setiadi itu. “Apapun motifnya, pernyataan semacam itu berbahaya karena sebagai lembaga baru, tugas dan fungsi BSSN mempunyai potensi untuk ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan, tak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-undang.”

Dikatakan, keberadaan BSSN ini telah dirancang sejak 2015. Desain awalnya bukanlah untuk mengurusi hoax atau kontens negatif di internetm tetapi membangun ekosistem keamanan siber nasional.

“Jadi, kalau tiba-tiba Kepala BSSN ngomong kalau seolah tugas BSSN adalah untuk menangkal hoax, itu harus segera diluruskan sebab untuk mengatasi hoax atau ‘hate speech’ dan konten negatif internet sudah ada lembaga yang menangani hal itu mulai dari Direktorat Cyber Crime di Bareskrim Polri, Kominfo, hingga Dewan Pers.”

Tugas BSSN layaknya Kementerian Pertahanan di dunia maya. BSSN harus mengatisipasi dan mengatasi serangan ransomware seperti ‘wannacry’ yang sempat bikin heboh tahun lalu.

Jangan sampai ‘ransomware’ semacam itu mengancam dan bahkan merusak infrastruktur siber strategis yang kita miliki seperti jaringan siber perbankan, bandara, rumah sakit atau sejenisnya. “Jadi, itulah wilayah tugas BSSN yaitu membangun ekosistem keamanan dunia siber, bukannya ngurusi hoax dan sejenisnya.”

Dikatakan, saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 132 juta orang. Hampir semua transaksi perbankan, pajak, listrik serta transaksi komersial lainnya kini dilakukan via internet.

Apalagi kini pemerintah dan Bank Indonesia juga mengkampanyekan Gerakan Non Tunai dalam berbagai transaksi. Nah, semua itu butuh pengamanan siber,” kata politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Menurut wakil rakyat Dapil Jawa Barat itu, Indonesia saat ini masih rentan serangan siber. Sepanjang 2017 misalnya, ada leih 200 juta serangan siber.

Berapa kasus serangan terhadap infrastruktur vital yang menonjol adalah usaha perentasan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) awal Pebruari 2017. Itu terjadi saat penghitungan suara Pilkada DKI Jakarta putaran pertama. “Hal semacam ini harus bisa diantisipasi BSSN.”

Mengacu praktik negara lain, kata Fadli, keamanan siber sebenarnya terbagi dalam tiga katagori yaitu ancaman siber (cyber threat), kejahatan siber (cyber crame) dan perang siber (cyber conflict).

Sesuai UU, penanganan kejahatan siber (cyber crime) di Indonesia menjadi tanggungjawab Polri, termasuk di dalamnya ‘cyber terrorism’. Sedangkan untuk perang siber (cyber conflict, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan institusi TNI.

Karena itu, BSSN seharusnya mengetahui dimana posisinya terkait dengan tiga katagori tadi. Hanya masalahnya, kalau saya baca Perpres No: 53/2017 tugas dan kewenangan BSSN ini memang tak jelas karena hanya menyebut keamanan siber tanpa merinci taksonominya. “Karena tak jelas, tugas dan kewenangan itu rentan ditafsirkan meluas.”

Mengacu ke desain awalnya, BSSN sebenarnya diposisikan sebagai lembaga koordinasi, isinya adalah para stakeholder dari lembaga terkait yang sudah ada seperti Polri, TNI, BIN ataupun Kominfo. Itu sebabnya posisinya tetap dipertahankan dibawah Menko Polhukam.

Sebagai lembaga koordinasi, BSSN akan menyusun kebijakan strategis melakukan koordinasi serta bertanggungjawab ketika terjadi ancaman atau insiden serangan siber.

Namun, kata politisi senior Partai Gerindra ini, dengan desain sekarang, sesudah Perpresnya diubah, menjadi langsung berada di bawah presiden mengakibatkan tugas BSSN rawan tumpang tindih dengan karena berkuasa. “Pernyataan Kepala BSSN mengenai perlunya kewenangan penangkapan dan penindakan menunjukan tedensi itu.”

Seharusnya formasi BSSN langsung diawah Presiden itu ditunjukkan memperkuat fungsi koordinasinya, bukan menambah kekuasaannya sehingga bisa terjadi overlaps dengan lembaga lain yang sudah ada.

“Ini yang perlu diingatkan aik kepada Kepala BSSN maupun Presiden. “Jangan lupa BSSN ini dibentuk dengan perpres sehingga kewenangan tidak boleh melampau lembaga yang dibentuk dengan UU.”

“Karena dunia maya menjadi bagian dari ekosistem demokrasi, kita pun menginginkan agar BSSN turut menjaga dan memperkuat hal itu. BSSN tidak boleh menjadi polisi demokrasi.”

Dunia maya memang butuh sensor, tapi itu hanya terbatas untuk kejahatan seperti narkoba, pornografi dan terorisme, bukan kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Kita tidak mendesain BSSN menjadi lembaga sensor seperti yang berlaku di China.

Karena itu, pernyataan Kepala BSSN apapun itu motifnya, memberi kita bekal bagus karena segera menyadarkan kita pentingnya untuk segera mengontrol lembaga ini.

Artinya, BSSN harus didorong bekerja sesuai aturan, kredibel, akuntabel dan transparan. BSSN juga harus terbuka terhadap pengawasan. BSSN itu alat negara, bukan rezim untuk melanggengkan kekuasaan. BSSN jangan berperan sebagai polisi demokrasi,” demikian Fadli Zon. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top