Polhukam

Pangi Chaniago: Parpol Jangan Tarik TNI-Polri ke Politik Praktis

PARLEMENTARIA.COM– Majunya sejumlah purnawirawan TNI dan Polri sebagai kontestan pemilu di sejumlah daerah pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak kabupaten/kota pertengahan tahun ini bukti partai politik (parpol) termasuk sipil gagal melakukan kaderisasi.

Itu dikatakan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Centre Reseach&Consulting, Pangi Syarwi Chaniago melalui WhatsApp (WA) yang diterima Parlementaria.com, Sabtu (6/1) menanggapi tampilnya sejumlah purnawirawan TNI-Polri sebagai kontestan pada Pilkada serentak 2018.

Selain kegagalan parpol yang salah satu tugas pokoknya sesuai UU Parpol ialah melakukan kaderisasi, kata pengajar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu, juga akibat ketidakmampuan otoritas sipil baikdalam memerintah dan menjalankan roda pemerintahan.

Malah ada perwira tinggi Polri aktif ditarik-tarik sebuah parpol besar untuk diusung sebagai calon kepala daerah yang jumlah pemilihnya paling besar di tanah air. Umumnya, mereka itu dicalonkan sebagai gubernur seperti untuk Pilgub Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

Menurut Pangi, belakangan ini muncul tren dimana parpol mengambil jalan pintas dengan mencoba menarik jenderal ke gelanggang politik praktis. Ini kesannya parpol tidak yakin mengusung calon dari kalangan internal atau kadernya.

Ambisi TNI dan Polri ikut Pilkada semakin kuat belakangan saat parpol abai dalam melakukan kaderisasi dan tak mau repot sehingga mengambil jalan pintas dengan menarik mereka yang sudah kembali ke barak ke arena politik praktis.

Purnawirawan maupun perwira tinggi turun kembali ke politik praktis, lanjut laki-laki jebolan politik Universitas Indonesia (UI) ini, ada fenomena split ticket voting dimana parpol lebih menonjolkan figur dibanding kemampuan yang dimiliki tokoh bersangkutan.

Padahal, ungkap laki-laki berdarah Minang tersebut, ada kader parpol yang punya kemampuan kerja bagus. Namun, karena tidak populer dan mungkin juga tidak mempunyai uang sebagai modal, yang bersangkutan parpol tidak mau mencalonkan dirinya sebagai kandidat.

Jadi, parpol yang memang tidak mau repot dengan urusan kaderisasi, lebih suka mengambil jalan pintas dengan melakukan ‘outsorcing” politik dengan mengusung jenderal TNI-Polri aktif atau purnawirawan dari pada para kader yang lahir dari rahim parpol tersebut.

Dikatakan ayah dua anak tersebut, sebenarnya jauh lebih parpol memberi boarding pass kepada kader dari pada calon ekternal parpol. “Dealetika ‘meritokrasi’ menjadi rusak, kenapa parpol tidak menjadikan kader sendiri yang kualitas dan loyalitasnya kepada partai tidak perlu diragukan lagi.”

Menurut Pangi, ini adalah masa depan parpol bersangkutan. Karena itu, wajar kalau sekarang menguat fenomena deparpolisasi karena ulah dari parpol yang tidak menghormati kader. Parpol lebih condong mengambil jalan pintas,” kata dia.

Menurut laki-laki yang sudah menggemari politik sejak masa sekolah ini, ada konsekuensi logis dari keputusan mengambil atau mengusng calon kepala daerah bukan kader parpol bersangkutan.

Pertama, pengurus partai tentu sangat sulit mengontrol dan mengawasi kepala daerah ekternal bila dibandingkan bila calon tersebut merupakan kader parpol bersangkutan. Kedua, bila parpol ekternal, potensi lompat pagar atau istlah poplernya ‘kutu loncat’ juga semakin besar.

Lebih jauh dikatakan, pada saat citra institusi TNI positif karena menjadi lembaga yang paling dipercaya rakyat saat ini, parpol memanfaatkan momentum itu mengusung jenderal aktif maupun purnawirawan dengan harapan dapat memenangkan perebutan kursi orang nomor satu di daerah tersebut.

Kelebihan pemimpin dari TNI maupun Polri walau sudah purnawirawan adalah soal ketegasan dan disiplin. Namun, ada kelemahan sebab karakter pemimpin dari TNI maupun Polri yakni berkarakter komando.

Bila dia dipercaya memimpin sipil, muncul bagaimana mereka itu mampu menyesuaikan diri dengan ritme dan tata cara karja sipil, kepemimpinan dengan garis putus-putus, egalieter dan berbasis konsensus.

Dikatakan, demokrasi yang sudah diambil 20 tahun lalu memang memberi peluang kepada setiap warga negara untuk ikut berkompetisi termasuk dalam pemilihan pemimpin.

Saya, kata Pangi, tidak memperkarakan purnawirawan karena mereka juga warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih. Yang jadi soal adalah TNI dan Polri yang masih aktif. Mereka itu belum wajib pensiun.
“Mereka juga belum terdaftar sebagai calon. Namun, sudah berselencar dengan melakukan manuver politik dan curi start, melakukan kampanye terselubung, termasuk masih menggunakan atribut institusi dimana mereka bekerja.”

Memang terjunnya TNI dan Polri ke gelanggang politik bukan fenomena baru di republik ini. Saat demokrasi terpimpin di era pemerintahan Soekarno, ada segi tiga emas kekuatan politik di tanah air yaitu Soekarno, PKI dan Angkatan Darat.

Namun, saat kekuatan politik Soekarno dan PKI melemah, muncul kekuatan pemenang, yaitu angkatan darat. Sejak itu, militer mulai berpolitik praktis lewat kendaraan Sekretaris Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar).

Bahkan kala itu, para pemimpin yang duduk di Sekber tidak mengakui bahwa Golkar itu adalah partai politik. Namun, mereka mendukung pemerintahan yang berkuasa. Mesin Golkar waktu itu adalah para jenderal.
Karena itu, berbicara sistem politik Indonesia tidak bisa lepas dari peran militer.

Karena itu, kata Pangi, parpol jangan coba-coba bermain ‘mata’ dengan prajurit aktif, menarik atau menggoda TNI masuk ke gelanggang politik termasuk Aparatur Sipin Negara (ASN) ke ranah politik praktis.

“Kalau itu dilakukan parpol, ini adalah pertaruhan yang maha berbahaya dan tidak main-main. Bagaimana kita menjaga dan mengingatkan kembali agar TNI/Polri dan ASN menjaga netralitas. Jadi, keterlibatan TNI/Polri dalam politik praktis patut kita curigai,” kata dia.

Pangi memaparkan, masa pemerintahan Soeharto, dwifungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia. Doktrin itu menyebutkan, militer memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Dengan peran ganda itu, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan (eksekutif-red). Namun, sejak reformasi dwifungsi dicabut. Militer ditarik kembali ke barak. “UU menyebutkan, TNI tidak boleh terjun ke ranah politik praktis sebagai konsekuensi tentara profesional,” demikian Pangi Syarwi Chaniago. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top