Kesra

Dampak Arab Saudi Berlakukan PPN, Kemenag Harus Kaji Ulang BPIH 2018

PARLEMENTARIA.COM– Kementerian Agama (Kemenag) mengkaji ulang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 menyusul kebijakan baru Arab Saudi menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5 persen untuk transportasi, makanan, pakaian, barang elektronik, bensin, tagihan telepon, air, listrik hingga pemesanan hotel.

“PPN lima persen dipastikan berpengaruh terhadap biaya penyelenggaraan haji dan umroh 2018 terutama yang berhimpitan dengan item barang, jasa yang dikenakan pajak oleh pemerintah Saudi,” kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag RI, H Mastuki di Jakarta, Kamis (4/1).

Kemenag sedang mengkaji skema penambahan ke komponen BPIH itu seperti apa konkretnya mengingat biaya operasional haji itu ada yang di dalam negeri, dan di luar negeri. “Jadi, banyak item dan komponen yang harus dihitung secara detil,” kata Mastuki.

Karena itu, dalam penyusunan BPIH 2018, akan mengalokasikan penambahan pada komponen haji tahun 2018 secara rinci karena tahun ini untuk kali pertama BPIH harus diajukan melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk selanjutnya diajukan ke DPR RI. “Masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian jika memang PPN diberlakukan untuk jemaah haji,” kata dia.

Pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan karena melemahnya harga minyak di Timur Tengah dengan cara menarik PPN lima persen sehingga kebijakan itu akan berpengaruh kepada ke ongkos ibadah haji dan umrah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, kebijakan itu berimplikasi kepada konsumen haji dan umroh. Karena itu, Indonesia harus melobi Arab Saudi agar kebijakan ini hanya berpengaruh kepada rakyat Saudi, bukan mereka yang umroh atau menunaikan ibadah haji.

“Saya berharap Kemenag, Kemenlu dan Kemenkeu melakukan lobi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. “Sebab, kalau tidak, hal ini akan mempengaruhi struktur biaya haji dan umroh,” tegas Fahri.

Menurut Fahri, selama ini sudah banyak beban masyarakat Indonesia dalam berbadah. Misalnya meningkatnya harga visa untuk kedatangan yang kedua, ketiga dan seterusnya.

“Malah saya mendengar, akibat dari meningkatnya harga visa itu, maka jamaah umroh kebanyakan tidak hanya pergi ke Saudi Arabia, tapi juga mengoptimalkan kunjungannya ke negara-negara lain demi menghemat visa, karena sekali bayar sekalian jalan-jalan.”

Untuk menghadapi kebijakan itu, Pemerintah Indonesia perlu mempunyai kajian yang lebih mendalam. “Itu penting, karena akan berpengaruh pada biaya haji dan umroh,” demikian Fahri Hamzah. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top