Opini

Bertentangan Dengan Trisakti, Agresivitas Jokowi Berutang Harus Dikontrol

Oleh Dr Fadli Zon MSc* –

PEMERINTAH dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan tutup buku laporan kinerja 2017. Ada sejumlah catatan atas laporan kinerja itu, terutama mengingatkan pemerintah tentang risiko atas terus meningkat jumlah utang Indonesia.

Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit 2017 Rp345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit itu memang rendah dibanding realisasi defisit 2016, yang mencapai Rp367,7 triliun.

Meski jumlah nominal turun, tapi persentasenya terhadap Pendapat Domestik Bruto (PDB) justru meningkat. Dua tahun lalu, rasio defisit APBN Perubahan terhadap PDB 2,46 persen. Tahun lalu naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB.

Selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit Rp227,4 triliun atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, defisit menjadi Rp318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB.
Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun. Namun, seperti yang kita lihat, realisasi defisit 2017 kembali meningkat. Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini?

Selain karena ketentuan itu diatur UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama.

Jika diperhatikan, sekitar 75-80 persen pembiayaan defisit APBN ditutup oleh utang, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Ini yang harus diwaspadai, karena saya melihat pemerintah terlalu menggampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini.

Pemerintahan Jokowi selalu berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan 2004. Saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB.

Pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang kita masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB mereka. Amerika Serikat 107 persen ataun Jepang yang mencapai 239,27 persen PDB.
Menurut saya, pembandingan semacam itu keliru, tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi. Setiap negara memang berbeda kasusnya.

Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya perekonomian sebuah negara.

Belgia dan Italia misalnya, rasio utangnya terhadap PDB di atas 100 persen. Namun, mereka tidak menjadi pasien IMF. Sebaliknya, Irlandia dan Spanyol rasio utangnya 40 persen terhadap PDB, tapi keduanya jadi pasien IMF.

Begitu juga dengan Thailand. Rasio utang Thailand memang tinggi, tetapi pada sisi lain rasio pajak mereka jauh lebih tinggi jika dibandingkan Indonesia serta kemampuan bayar mereka terhadap utang juga lebih tinggi dari kita.

Begitu juga dengan Jepang. Meski rasio utang mereka sangat tinggi, namun rasio itu sangat aman karena lebih dari 90 persen utang ini berasal dari dalam negeri.

Apalagi, sebagian besar surat utang pemerintah dipegang oleh Bank Sentral Jepang. Situasi itu tentu saja berbeda dengan struktur perekonomian yang kita hadapi.

Surat berharga negara kita misalnya, 37 persen dikuasai asing. Selain itu, pertumbuhan ekonomi kita juga lebih dari 50 persen ditopang oleh konsumsi. Padahal, negara-negara yang rasio utangnya tinggi tadi pertumbuhan ekonominya ditopang sektor produksi dan ekspor.

Jadi, kondisi strukturalnya berbeda. Rasio utang kita yang lebih kecil tidak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus hati-hati.

Itu sebabnya, agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi kita selama pemerintahan Jokowi hanya sekitar lima persen. Kendati pertumbuhan ekonominya rendah tetapi pertumbuhan utang Indonesia tinggi, 13 hingga 14 persen per tahun.

Empat tahun lalu posisi utang Indonesia masih di angka Rp2.604,93 triliun. Akhir 2017, utang Indonesia telah berada di angka Rp3.928,7 triliun. Jadi, tiga tahun pemerintahan Jokowi, utang Indonesia telah bertambah Rp1.324 triliun.
Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia Rp12.407 triliun, rasio utang pemerintah pusat hingga November tahun lalu sekitar 28,9 persen dari PDB.

Sebagai pembanding, dua periode berkuasa (10 tahun-red), pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya menambah utang Rp1.400 triliun. Selain itu, pemerintahan SBY juga berhasil menurunkan angka rasio utang terhadap PDB dari 57 persen pada 2004 menjadi tinggal 25 persen pada 2014.
Hal tersebut berbeda dengan catatan utang pemerintahan Jokowi, yang baru tiga tahun memimpin, rasio utang pemerintah justru meningkat dari angka 25 persen menjadi 28,9 persen.

Menurut saya, pemerintah harus mengurangi agresivitas dalam berutang. Ukuran yang sehat untuk menilai normalitas utang bukanlah rasionya terhadap PDB, tapi bagaimana kemampuan bayar kita, serta apa dampak utang bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kemampuan Indonesia membayar utang bisa dilihat dari angka keseimbangan primer. Dalam buku teks ekonomi, keseimbangan primer adalah jumlah pendapatan dikurangi jumlah pengeluaran negara di luar pembayaran cicilan utang.

Jika keseimbangan primer negatif, bisa dipastikan bahwa pemerintah harus membayar cicilan utang dengan menarik utang baru. Sepanjang tiga tahun pemerintahan Jokowi, keseimbangan primer kita selalu defisit. Padahal, pada periode 2004 hingga 2011, keseimbangan primer kita selalu surplus.

Selain mengabaikan kemampuan bayar, pemerintah Jokowi juga sepertinya mengabaikan soal waktu jatuh tempo (debt maturity) yang sebenarnya makin menekan kita.

Pada 2015, pembayaran kewajiban utang Pemerintah mencapai Rp155 triliun. Tahun berikutnya, angkanya berubaha menjadi 191,2 triliun dan Rp219 triliun. Menurut Kementerian Keuangan, 2018 utang jatuh tempo kita mencapai Rp390 triliun dan 2019 angkanya menyentuh Rp420 triliun. Besar sekali angkanya.

Bukti bahwa pembayaran utang beserta bunganya ini telah menekan APBN bisa kita dilihat pada 2017 di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah belanja subsidi pemerintah lebih kecil dibandingkan pembayaran kewajiban utang pada tahun yang sama. Ini sangat ironis.

Selama masa pemerintahan Pak SBY, kita telah berhasil untuk mengurangi porsi utang luar negeri dan kemudian beralih mengandalkan utang dalam negeri dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN).

Masalahnya, berbeda dengan utang luar negeri yang alokasinya jelas, serta pos anggarannya jelas. Mekanisme utang melalui penerbitan SUN ini agak sulit dikontrol, karena tidak bisa diidentifikasi penggunaannya. Karena hasil penjualan SUN diperlakukan sama dengan hasil penerimaan pajak, maka kita tidak pernah tahu sebenarnya duit SUN itu diperuntukkan bagi pos apa saja.

Apalagi, pemerintah kemudian cenderung menerapkan strategi ‘front loading’ dalam berutang, alias berutang banyak lebih dulu meski kebutuhannya belum didefinisikan.

Cara ini dianggap pemerintah lebih murah untuk mendapatkan ‘cash flow’. Namun, risikonya pertumbuhan jumlah utang kita jadi mengalami akselerasi. Ke depan, kita harus mengontrol perilaku pemerintah dalam berutang ini.

Itu sebabnya saya sering mengatakan hanya program yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat saja mestinya menjadi prioritas pemerintah.

Anggaran infrastruktur yang tidak perlu, sebaiknya segera direvisi. Jangan sampai anggaran publik kita ke depannya digerogoti untuk membayar utang, bukannya untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Pembangunan yang bergantung utang tentu tak sesuai dengan semangat Trisakti. Salah satu doktrin Trisakti Bung Karno yang selalu dikutip pemerintah adalah berdikari secara ekonomi.

Bagaimana mandiri secara ekonomi bisa tercapai kalau utang membuat kita makin bergantung dan terjerat. Utang luar negeri bisa juga dilihat sebagai bahaya imperialisme. (*Plt Ketua DPR RI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top