Polhukam

Politisi Perempuan Golkar Prihatin, Pencalonan Perempuan Ikut Pilkada Minim

PARLEMENTARIA.COM– Duaribu tujubelas merupakan tahun penting buat aktivis perempuan politik. Pasalnya, pada tahun itu mereka dihadapkan dengan dua momentum penting yakni Pilkada serentak dan pembahasan Rancangan Undang-undang RUU Pemilu yang didalamnya mengatur afirmasi untuk kaum perempuan.

Berdasarkan hasil Pilkada serentak 2017, kata politisi perempuan dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Syaifudian kepada Parlementaria.com melalui WhatsApp (WA), dirinya prihatin, pencalonan dan keterpilihan perempuan sangat minim.

Sedangkan pembahasan RUU Pemilu belum ada kemajuan signifikan dalam pengaturan perempuan. Sedangkan pada Pilkada serentak 2017 yang digelar di 101 daerah, hanya ada 44 perempuan dari total 614 calon.

“Yang terpilih hanya 13 orang termasuk Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Pada Pilkada serentak 2018 yang digelar di 171 kabupaten/kota dan beberapa diantaranya memilih gubernur-wakil gubernur diharapkan jumlah perempuan yang terpilih bisa meningkat,” kata wanita pendiri dan penelitiaris AKATIGA Center For Social Analysis ini.

Dalam UU Pemilu yang disahkan 20 Juli lalu, kata Hetifah, belum ada kemajuan dalam hal pengaturan perempuan. Sebetulnya, ketika pembahasan RUU Pemilu lalu, Panitia Khusus (Pansus) sudah meminta berbagai masukan dari beberapa aktivis LSM perempuan yang konsen soal-soal kepemiluan.

Namun, kata politisi senior Partai Golkar ini, hasilnya banyak masukan itu yang tidak diakomodir Pansus RUU Pemilu. Waktu itu mengundang berbagai LSM perempuan.

Pansus minta berbagai masukan. Salah satu yang kita perjuangkan mati-matian adalah ketentuan agar di 30 persen dapil caleg nomor satunya harus perempuan. Tapi, Pansus berkehendak lain.

“Hasilnya, saya kecewa. Pengaturan perempuan sekarang terkesan jalan ditempat, sama seperti UU Pemilu sebelumnya,” jelas perempuan kelahiran Bandung tersebut.

Untuk diketahui, dalam pembahasan Pansus RUU Pemilu, diambil tiga opsi untuk mengatur keterwakilan perempuan. Pertama, pengaturan yang ada saat ini yakni minimal satu diantara tiga caleg harus perempuan.

Kedua zipper system murni yaitu pencalegan 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Artinya, nomor urutan pencalegan harus selang seling. Misalnya, urut nomor satu laki-laki, nomor urut dua harus perempuan dan seterusnya. Ketiga, calon perempuan ditempatkan di nomor urut satu untuk 30 persen seluruh dapil.

Meski demikian, Hetifah tetap optimis perempuan akan lebih banyak lagi di lembaga lesgislatif. Soalnya, kader-kader perempuan dari berbagai partai politik yang ada selalu solid melakukan konsolidasi baik itu di internal partai maupun ekternal.

“Kita kan ada Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI). Kita sudah konsolidasi nasional 17 Nopember lalu dan berkomitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen,” semikian Hetifah Syaifudian. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top