Ekonomi

Bambang: Pemerintah Tak Perlu Malu Cabut Larangan Tidak Pro Rakyat

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bambang Sadono prihatin dengan nasib para nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa terutama di pesisir Utara Jawa Tengah.

Soalnya, ribuan nelayan di daerah tersebut terpaksa menganggur. Mereka sudah tidak bisa melaut, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga karena adanya larangan tidak boleh menggunakan jaring jenis cantrang yang praktis diberlakukan pemerintah mulai awal tahun ini.

Tidak melautnya ribuan nelayan tersebut mengakibatkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai lokasi ribuan masyarakat menggantungkan perekonomian keluarga mereka juga menjadi sepi.

”Tidak ada lagi geliat perdagangan ikan. Lapak-lapak kosong dari ikan segar yang biasanya dipajang. Tidak ada lagi didengar teriakan dari para pedagang menawarkan ikan mereka,” ungkap Bambang Sadono ketika mengunjungi TPI Tasik Agung, Rembang, Jawa Tengah. Rabu (3/1).

Mendatangi TPI Tasik Agung tersebut merupakan putaran kedelapan dari Kunjungan Kerja (Kunker) Bambang pada masa reses (istirahat sidang-red) kali ini. Kunjungan ini diberi Bambang nama Kunker ke-1000 Desa/Kelurahan di Jawa Tengah.

Menurut Senator Dapil Jawa Tengah tersebut, kebijakan pemerintah melarang penggunaan jaring cantrang menyebabkan ribuan nelayan Pantura menjadi pengangguran.

”Praktis mulai 1 Januari ini, larangan penggunaan cantrang itu diberlakukan akan ada 35.000 nelayan jadi pengangguran. Ratusan kapal ikan juga bakal bersandar entah sampai kapan. Dapat dikatakan, Pantura sedang menangis. Ayo kita berjuang,,” kata Bambang Sadono.

Nelayan Pantura minta agar pihak berwenang mencabut larangan penggunaan jaring cantrang dicabut. ”Mereka mengancam akan melakukan aksi unjukrasa besar-besaran di daerahnya masing-masing, menuntut pencabutan kebijakan pemerintah yang membuat nasib mereka terpuruk,” kata mantan anggota DPR yang akrab dipanggil BS tersebut.

Akibat larangan penggunaan jaring cantrang ini, lanjut Bambang, bukan hanya berakibat nelayan menganggur. Tapi tempat pelelangan ikan juga menjadi sepi. Roda ekonomi ribuan rakyat menjadi tidak bergerak lagi.

”Semua yang terkait pengolaan dan penjualan ikan macet. Mereka menjerit minta presiden membatalkan peraturan melarang penggunaan alat tangkap yang mematikan nelayan,” jelas Bambang.

Keberatan para nelayan terhadap pengaturan pemerintah tersebut sebetulnya sudah lama. Mereka kesal karena pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo yang katanya pro rakyat itu belum juga mau mencabut larangan penggunaan jaring cantrang.

Dikatakan, kekesalan para nelayan sekarang sudah mencapai puncaknya karena menyangkut ekonomi dan perut keluarga mereka. Pemerintah seharusnya memperhatikan nasib nelayan sebagai wong cilik yang merasa keberatan atas pwngaturan itu.

“Pemetintah tidak perlu malu atau gengsi meralat keputusannya jika ternyata kebijakantersebut tidak populer atau menyengsarakan rakyat termasuk para nelayan,” demikian Bambang Sadono. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top