Polhukam

Bambang: KPK DKI Tidak Punya Wewenang Lakukan Penindakan

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto mengatakan, komite yang dia pimpin punya tugas melakukan pencegahan korupsi melalui sistem di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan.

Terkait dengan penindakan, kata Bambang, diserahkan kepada lembaga penegak hukum. “Soal penindakan, diserahkan kepada aparat berwenang yakni penegak hukum,” kata Bambang, Rabu (3/1).

Hanya saja, jelas laki-laki berkulit hitam yang akrab dengan sapaan BW itu, KPK DKI Jakarta masuk di dalam sistem. “Kami juga membangun lifestyle dari ASN dan membangun gerakan sosial antikorupsi.”

Ditegaskan, KPK DKI ini tidak akan tumpang tindih dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Dan, penindakan kasus korupsi merupakan kewenangan penegak hukum.

“Itu urusannya penegak hukum. Jadi, itu ngak ada urusannya dengan komite ini. Juga ngak tumpang tindih. Kami bukan KPK. Kalau KPK ada penindakannya, kami enggak ada penindakannya,” jelas aktifis hukum ini.

Setelah KPK terbentuk, BW melakukan konsolidasi internal untuk membahas dan menentukan rencana kerja. “Bagaimana bentuk koordinasi dan supervisinya bersama teman-teman SKPD.”

KPK DKI Jakarta resmi dibentukm Rabu (3/1) dan bertugas sampai 2022.
Pembentukannya mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No: 196/2017 tentang perubahan atas Pergub No:187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top