Polhukam

Ketua KPU: Tidak Ada Perpanjangan Waktu Pendaftaran Kepala Daerah

PARELEMENTARIA.COM– Tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran baik untuk calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Arief Budiman kepada sejumlah awak media usai pelaksanaan verifikasi faktual di kantor DPP Partai Berkarya, Jakarta, kemarin.

“Tak ada perpanjangan untuk pendaftaran calon kepada daerah meski ada dinamika di tubuh partai politik pengusung calon kepala daerah. Pokoknya, kita akan bekerja sesuai jadwal yang ditetapkan,” kata dia.

Karena itu, lanjut Arief kepada seluruh parpol baik pengusung calon maupun pemilu legislatig dan pilpres untuk bersiap di tahun politik ini. Kesiapan penyelenggara pemilu baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah tak perlu dipertanyakan.

“Selama ini kan penyelenggara pemilu yang selalu ditanya tentang kesiapannya. Nah, sekarang saatnya parpol ditanya, parpol siap ndak jadi peserta pemilu jadi peserta pilkada,” kata Arief.

Dikatakan, pendaftaran calon kepala daerah segera dilakukan. Proses penelitian administrasi, Arief menyebut, akan sesuai jadwal di mana pendaftaran calon kepala daerah dilakukan secara bersamaan 8-10 Januari. “Semua berjalan sesuai jadwal. Pendaftaran 8-10 Januari.”

Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar sepakat dengan KPU bahwa di tahun ini harusnya kesiapan dari parpol itu yang perlu dipertanyakan.
Bagaimana kesiapan parpol memilih. Parpol juga harus memegang teguh komitmen untuk tidak melakukan politik uang (money politik).

“Semua orang selalu bilang tanyakan kesiapan penyelenggara. Tapi, apakah parpol siap? Apa mereka siap menyalurkan calon terbaik yang bakal dipilih masyarakat? Apa parpol siap memilih calon yang siap tak akan money politic, tidak curi start kampanye,” kata Fritz.

Dikatakan, pertanyaan tersebut sangat penting ditanyakan kepada parpol pengusung calon kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.

“Itu yang paling penting. Sebab semakin lama harus sadar bahwa masyarakat Indonesia makin pintar dalam memilih. Karena itu, sebaiknya, masyarakat pemilih diberikan calon-calon kepala daerah terbaik,” demikian Fritz Edward Siregar. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top