Polhukam

HNW: Untuk Cerahkan Umat, Pemerintah Harus Rangkul UAS

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, Ustaz Abdul Somad (UAS) bukan teroris, anti pancasila, anti NKRI atau pihak yang tidak toleran seperti yang dituduhkan sebagian pihak yang ingin memecah bangsa dan negara.

“Apa yang dituduhkan sebagian besar pihak, itu tidak benar. Deportasi yang dilakukan Hong Kong terhadap Ustaz Abdul Somad belum lama ini membuat juga membuat saya heran,” kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Senin (1/1).

Wakil rakyat Dapil Jakarta Timur ini curiga Pemerintah Hong Kong menganggap Ustaz Abdul Somad memiliki kaitan dengan ISIS, sehingga deportasi itu dilakukan. “Padahal Ustaz Abdul Somad bukan teroris,” ujar HNW.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu menilai, sejauh ini Ustaz Abdul Somad tidak pernah mengajarkan terorisme. “Malah sebagai ulama, beliau mengingatkan bangsa Indonesia untuk tidak terpengaruh dengan ISIS.”

Karena itu, kata NHW, seharusnya pemerintah merangkul Ustaz Abdul Somad untuk mencerahkan umat Islam dengan menghadirkan Islam yang moderat.

Selain itu, ceramah atau dakwah Ustaz Abdul Somad tidak perlu dilarang. “Saya juga menyayangkan batalnya ceramah Ustaz Abdul Somad di Masjid Nurul Fatah Kompleks PLN, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis 28 Desember 2107,” kata HNW.

Pasca deportasi yang dilakukan otoritas Hongkong kepada ustad Abdul Somad beberapa waktu lalu menuai respon dari sejumlah wakil rakyat di parlemen.

Anggota Komisi I DPR Elnino H Mohi malah menyesalkan kejadian itu dan meminta Pemerintah Indonesia mengkaji hal tersebut. “Kondisi ini menunjukkan bahwa para ustaz yang kita hormati di negara ini justru dianggap teroris di China,” kata Elnino.

Dikatakan, mungkin pemerintah China tidak mau berkoordinasi, sebab pemerintah China tidak percaya kepada pemerintah Indonesia atau karena pemerintah China tidak menganggap penting untuk koordinasi dengan pemerintah Indonesia.

Menurut dia, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas atas kejadian tersebut. “Presiden RI patut membuat pernyataan ke dunia internasional bahwa para ulama Indonesia bukanlah teroris dan bahwa pemerintah Indonesia tersinggung jika ulamanya dianggap sebagai teroris.”

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, apa yang dilakukan otoritas Hongkong harus mendapat perlakuan setimpal dari pemerintah Indonesia.

“Presiden sudah dapat mencabut kebijakan bebas visa bagi rakyat China yang masuk ke Indonesia karena kasus ini,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengingatkan Jokowi.

Apalagi, kata dia, kebijakan bebas visa itu tidak berlaku resiprokal. Orang China gratis masuk Indonesia, warga kita harus bayar visa jika masuk ke China. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top