Kesra

Hindari Korban Seperti First Travel, Kemenag Cabut Izin PT Al-Utsmaniyah

PARLEMENTARIA.COM– Setelah mendapat sorotan dari media massa akibat lemahnya pengawasan dari pemerintah sehingga ribuan ummat menjadi korban biro perjalanan umroh First Travel.

Mereka tidak hanya sekadar gagal menunaikan umroh ke tanah suci, tetapi uang yang sudah mereka kumpulkan dengan bersusah payah juga tidak mampu dikembalikan biro perjalanan tersebut.

Agar kasus serupa tidak terulang, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) tampaknya mulai mempekat izin dan mengawasi biro perjalanan Haji dan Umroh yang beroperasi di tanah air.

Akhir tahun lalu misalnya, Ditjen PHU Kemenag menjatuhkan sanksi administratif kepada biro perjalanan umrah. Sanksi dijatuhkan kepada PT Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah atau yang populer disebut Hannien Tour berupa pencabutan izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pencabutan izin operasional itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No: 941/2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah Tours Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, M Arfi Hatim dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria.com menjelaskan, PT BPW Al-Utsmaniyah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah No: 79/2012 tentang Pelaksanaan UU No: 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Sanksi atas pelanggaran penelantaran yang mengakibatkan gagal
berangkat adalah pencabutan izin penyelenggaraan sebagaimana
diatur pada Pasal 69 PP 79 tahun 2012,” tegas Arfi di Jakarta, kemarin.

Dengan sanksi itu, PT BPW Al-Utsmaniyah tak punya hak lagi menjual paket umrah, menerima pendaftaran dan memberangkatkan jamaah umrah.
“Sebaliknya, perusahaan itu tetap punya kewajiban mengembalikan seluruh biaya yang telah disetorkan jamaah atau melimpahkan jamaah yang telah terdaftar kepada PPIU lain untuk diberangkatkan,” ungkap mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina PPIU ini.

Kasus penelantaran jamaah umrah PT BPW Al-Utsmaniyah mulai terungkap pada April 2017 setelah ada pengaduan masyarakat, baik secara langsung kepada Kementerian Agama maupun melalui media massa.

Kemenag juga melakukan mediasi antara PPIU dan jamaah. Dalam upaya mediasi itu, PT BPW Al-Utsmaniyah menyatakan dua komitmen, yaitu akan memberangkatkan jamaah dan mengembalikan biaya (refund) kepada mereka yang ingin menarik kembali uangnya.

Namun, lanjut Arfi, dua hal itu hingga kini belum dilaksanakan PPIU. Sebagian jamaah bahkan telah melaporkan pimpinan PT BPW Al-Utsmaniyah kepada pihak kepolisian. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top