Pengawasan

Hetifah Minta Pemerintah Selektif dan Prioritaskan DOB Untuk Daerah Perbatasan

PARLEMENTARIA.COM– Politisi senior Partai Golkar di Komisi II DPR RI, Hetifaf Syaifudian minta pemerintah selektif dalam mengabulkan permohonan daerah dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Kepada Parlementarian.com, wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Timur melalui WhatsApp, Minggu (31/12) mengatakan, kondisi keuangan negara saat ini yang tidak memungkinkan pemerintah mengabulkan semua permohonan pembentukan DOB.

Seperti pernah diberitakan, sejak 2016 pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan penundaan pelaksanaan pembentukan DOB.

Namun, belakangan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai mempertimbangkan untuk menarik kebijakan pembentukan DOB tersebut.

Menurut Hetifah, wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Timur tersebut, pihaknya Komisi II DPR RI, DPD RI dan Kemendagri sudah beberapa kali menggelar rapat kerja khusus membahas DOB.

Rapat terakhir Komisi II DPR RI, DPD RI dengan Kemendagri pada masa sidang lalu yakni 23 Nopember. Pada rapat tersebut, sepertinya pemerintah membuka kesempatan pembentukan DOB.

“Berkaitan dengan hal tersebut, kami dari Komisi II DPR RI juga akan mengkonsultasikan masalah DOB dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini,” kata aktifis kampus ketika masih menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Wanita berhijab ini menyadari bahwa karena kondisi keuangan negara, pemerintah Jokowi tidak mungkin mengabulkan semua usulan DOB yang masuk ke Komisi II DPR RI, DPD RI maupun pemerintah.

“Karena kondisi keuangan negara yang sulit, saya minta pemerintah harus selektif dalam membentuk DOB. Data dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri September 2017 tercatat 249 usulan yang masuk baik itu ke Komisi II DPR RI, DPD RI maupun ke Kemendagri.” kata perempuan kelahiran Bandung ini.

Karena kondisi keuangan pemerintah tadi, kata Hetifah, sebagai wakil rakyat saya minta pemerintah selektif dalam menerima permintaan DOB. “Pemerintah harus selektif. Harus ada prioritas dan utamakan daerah-daerah perbatasan seperti di Kalimantan Utara.”

Dikatakan, di daerah pemilihannya Kalimantan Timur, sudah masuk beberapa usulan DOB. Daerah itu juga sudah melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR beberapa kali.

“Akhir Oktober lalu, kami menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) yang datang ke Komisi II DPR RI. Dalam audiensi itu juga turut hadir kepala adat dan presidium SOB yang ada di Kaltara,” Hetifah.

Wanita yang selama ini tidak kenal lelah memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya tersebut menyebut, sedikitnya ada lima daerah di perbatasan Kaltara untuk dijadikan DOB yaitu Kota Sebatik, Tanjung Selor, Kabupaten Krayan, Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Apau Kayan.

Sebelumnya, lanjut Hetifah, dirinya telah bertemu dengan semua presidium DOB dalam acara ‘Rembug Daerah Pemekaran’ sekaligus Pengkukuhan Forum Komunikasi Daerah Pecepatan Pembentukan DOB se Kalimantan Timur yaitu Paser Selatan Berau, Pesisir dan Kutai Utara.

Karena itu, Hetifah berharap agar pemerintahan Jokowi bisa segera mengesahkan usulan DOB yang telah masuk dan dibahas bersama Komisi II DPR RI, DPD RI dan Ditjen Otda Kemendagri. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top