Pengawasan

Hetifah: Banyak Kasus Tanah Harus Diselesaikan Pemerintahan Jokowi

PARLEMENTARIA.COM– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya tugas sangat berat untuk menuntaskan kerja di bidang pertanahan.

Hal itu terbukti dengan masih banyaknya kasus sengketa tanah yang harus diselesaikan. Apalagi, pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertahanan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama sejumlah RUU lainnya, masih jauh dari selesai.

Hal tersebut diungkapkan polisi senior Partai Golkar yang duduk di Komisi II DPR RI, Hetifah Syaifudian kepada Parlementari.com melalui WhatsApp (WA), Sabtu (30/12) malam.

‘Terkait masalah pertanahan di Indonesia, sedikitnya ada dua Pekerjaan Rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah,” kata polisi wanita Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Timur tersebut.

Pertama, pemerintah belum mampu menyelesaikan sengketa tanah warga baik itu yang terjadi sesama warga maupun warga dengan instansi pemerintah seperti Pemerintah Daerah (Pemda) serta TNI maupin Polri.

Yang kedua adalah persoalan RUU Pertanahan yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). RUU itu dibahas di Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah.

“Namun pemerintah, dalam hal ini Kementerian sepertinya tidak serius menyelesaikan RUU Pertanahan tersebut, Buktinya, walau masuk Prolegnas tetapi pemerintah baru menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR Nopember lalu,” kata dia.

Menurut Hetifah, kasus sengketa lahan masih banyak terjadi di tahun 2017. Sepanjang 2017, Komisi II DPR RI sudah beberapa kali rapat dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa.

Karena itu, pemerintah harus segera menyelesaikan kasus tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum. Apalagi sekarang sudah memasuki 2018, tahun keempat Pemerintahan Jokowi.

“Sepanjang 2017, kami sudah enam kali Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, DIM baru diserahkan bulan lalu, menjelang dewan reses sehingga pembahasannya tentu baru dilanjutkan 2018,” ulang wanita berhijab kelahiran Bandung, 30 Oktober 1964 ini.

Menurut aktifis kampus ketika menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung ini, ada 177 kasus sengketa lahan yang dibahas. Pihaknya juga menerima audiensi berbagai warga yang bersengketa.

Karena itu, Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN terus mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan sengketa tanah ini sehingga ada kepastian hukumnya.

Untuk membantu pemerintah menyelesaikan sengketa tanah, Komisi II DPR RI sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mencari solusi penyelesaian sengketa tanah.

“Kami kan sudah sering menerima aspirasi warga yang mengadukan kasus tanah yang mereka alami. Komisi II DPR RI berkomitmen mencari jalan keluar dengan membentuk Panja,”

Meski banyak PR buat Kementerian ATR/BPN, Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah yang memberikan kepastian hukum tanah warga dengan membagikan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),

PTSL adalah pengjewantahan dari Program Reformasi Agraria yang merupakan bagian dari nawacita [emerintahan Jokowi-JK dan sudah dimulai sejak tiga tahun lalu. Produk dari PTSL adalah sertifikat hak milik tanah.

Bila masyarakat sudah memiliki sertifikat tentu dapat meminimalisir sengketa dan bisa menjadi jaminan atau agunan untuk mengakses permodalan usaha dari perbankan.

“Selama ini masyarakat sulit mendapat permodalan karena tidak adanya agunan. Program sertifikasi tanah ini iselesai 2025. Tahun ini targetnya 5 juta sertifikat, sedangkan 2018 targetnya 7 juta sertifikat,” demikian Hetifah Syaifudian. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top