HeadLine

Fadli Zon: Pemerintah Ikut Memperkeruh Suhu Politik Indonesia

PARLEMENTARIA.COM– Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, hoax (berita bohong), toleransi, politik identitas, SARA dan UU Organisasi Masyarakat (Ormas) ikut meramaikan kehidupan politik Indonesia setahun terakhir.

Semuanya itu, kata Fadli yang juga Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Polkam) pada siaran pers yang diterima Parlementaria.com, Minggu (31/12), bukanlah isu yang menyenangkan atau mengenakan.

Dikatakan politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, wajah dunia politik Indonesia sepanjang 2017 sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI.

Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoax, yang oleh para pengamat di-framing sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional.

“Sebagai bangsa majemuk, bangkitnya politik identitas pantas membuat kita berkaca diri. Politik identitas erat kaitanya dengan proses aksi dan reaksi di masyarakat. Mengeksploitasi kekhawatiran sangatlah tidak berguna. Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?!” ujarnya.

Fadli berpandangan, jika benturan keras yang terjadi selama periode kampanye Pilkada DKI Jakarta kemarin terlalu gegabah jika hanya didudukkan semata sebagai persoalan “sektarian versus kebhinekaan.

Meminjam analisisa Inglehart dan Norris, populisme biasa berkembang karena faktor kesenjangan ekonomi dan terjadi benturan kebudayaan.
“Saya berpandangan, bangkitnya politik identitas belakangan ini tidak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap kebhinekaan tetapi karena dipancing meningkatnya ketidakadilan sosial.

Jangan lupa, indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadinya di masa pemerintahan Pak Jokowi ini. Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai sekelompok kecil masyarakat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. “Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan.”

Di luar soal ekonomi, kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat tersebut, benturan kultural juga bisa jadi pemicu munculnya populisme. Kenapa populisme sangat mewarnai Pilkada DKI kemarin, misalnya, juga karena gesekan kebudayaan.

Di balik hutan beton Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, kata Fadli, banyak orang lupa bahwa Jakarta juga adalah sebuah tempat yang memiliki identitas dan jejak historis yang panjang.

Saat identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan dan bahkan secara sengaja maupun tidak atau sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang Gubernur DKI lama, tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas tradisional itu. “Resistensi itu melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme tadi.”

Itu sebabnya, resep untuk mengatasi gejala menguatnya politik identitas bukanlah dengan melakukan kegiatan indoktrinasi, melainkan dengan menata kebijakan ekonomi dan politik, termasuk politik tata ruang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan mereka yang selama ini termarjinalkan.

Kita segera menginjak tahun politik. Penting buat pemerintah menjaga situasi agar tetap kondusif. Untuk itu, ruang publikmestinya makin bersih dari hoax dan ujaran kebencian.

Sayangnya, pemerintah kadang justru pihak yang turut mengeruhkan suasana. “Kita lihat kasus Saracen. Awalnya polisi mengekspose Saracen seolah adalah kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial. Masyarakat kita dulu menanggapinya dengan heboh,” kata dia.

Sayang, lanjut dia, yang bisa kita baca dari proses peradilan, tuduhan-tuduhan polisi yang bombastis tadi tidak ada yang masuk dalam dakwaan jaksa.

Artinya, tuduhan tadi sama sekali tidak bisa dibuktikan. “Kita berharap agar ke depannya bisa lebih profesional dan fair dalam menjalankan tugasnya, agar tidak memancing spekulasi dan berkembangnya fitnah di masyarakat,” tambah dia.

Menguatnya politik identitas, mestinya dijawab pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma. “Upaya represif terhadap ulama dengan berbagai pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas,” demikian FadliZon. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top