Ekonomi

UU Pajak AS dan Kenaikkan Suku Bunga Fed Ancam Ekonomi Indonesia

PARLEMENTARIA.COM– UU Pajak Amerika Serikat yang disahkan Presiden Donald Trump dan kenaikan suku bunga The Fed ketiga kalinya akhir tahun ini dapat mengancam perekonomian Indonesia.

Karena itu, kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon, kedua kebijakan itu perlu mendapat perhatian pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta tim ekonomi Kabinet Kerja dan otoritas moneter Indonesia.

Menurut Fadli dalam keterangan yang diterima Parlementaria.com, Sabtu (30/12), keputusan itu berpotensi menarik dana asing dari pasar keuangan negara-negara berkembang.

Soalnya, kata politisi senior partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, imbal dari instrumen investasi serta besaran reformasi pajak yang ditawarkan pemerintahan Trump cukup signifikan memikat investor.

Menurut data, saat ini nilai keuntungan bisnis perusahaan-perusahaan AS di pasar global 2,6 triliun dolar. Jika kebijakan pemotongan pajak pemerintahan Trump ini bisa menarik hingga separuh nilai tadi, pasar global bisa mengalami goncangan.

“Setelah pernyataan blunder Trump soal Yerusalem menjadi gempa politik global, kebijakan Presiden AS yang ini dapat menimbulkan gempa ekonomi,” ungkap Fadli.

Menurut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat ini, UU yang disahkan Trump itu memang reformasi pajak terbesar AS dalam 35 tahun terakhir.

Dengan UU yang baru, Trump telah memangkas pajak korporat dari 35 persen menjadi 21 persen. Trump juga akan mengurangi beban pajak untuk individu sehingga, kebijakan itu akan berpengaruh terhadap perekonomian global.

Kenaikan suku bunga acuan The Fed, kata Fadli, dapat membuat efek ganda. “Ancaman repatriasi ini semakin memperkuat nilai tukar dolar. Dan, ini tentu berdampak terhadap perekonomian Indonesia.”

Setiap penurunan nilai tukar rupiah, ungkap Fadli, beban pembayaran cicilan dan bunga utang Indonesia tentu membengkak karena baik cicilan maupun bunganya dibayar menggunakan dollar.

Sebagai gambaran, per Oktober 2017, utang luar negeri Indonesia 341,52 miliar dolar AS setara dengan Rp 4.603 triliun. Dengan angka itu, beban pembayaran bunga utang kita tahun depan diperkirakan di atas Rp 300 triliun.

Karena itu, kata Fadli, pemerintahan Jokowi dan otoritas moneter Indonesia dituntut berpikir cerdik menghadapi kenaikan suku bunga acuan The Fed dengan menaikkan juga suku bunga acuan di dalam negeri.

Walau kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang berusaha menekan tingkat suku bunga kredit di bawah dua digit. Namun, setiap kenaikan suku bunga acuan, suku bunga kredit otomatis juga naik.

Pada gilirannya, itu kian menekan iklim usaha di dalam negeri. Karena itu, Bank Indonesia (BI) dituntut harus bisa merumuskan kebijakan yang pas, agar tidak memukul sektor riil yang saat ini sedang terjepit.

“Pada tahun politik 2018, pemerintah tidak boleh kehilangan fokus terhadap soal ekonomi. Jangan sampai kita tak memiliki skenario jika terjadi gejolak ekonomi tahun depan,” demikian Fadli Zon. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top