Pengawasan

Jazuli: Pemerintahan Jokowi Harus Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

PARELEMENTARIA.COM– Mengakhiri 2017 dan menyongsong 2018, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI melakukan evaliasi dan proyeksi kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Evaluasi itu bagian dari kewajiban parlemen secara konstitusional
untuk melakukan kontrol dan perbaikan kinerja pemerintah.”Evaluasi ini bagian dari kewajiban fundamental yang diamanahkan konstitusi. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan kinerja pemerintah untuk kepentingan rakyat,” kata Ketua Fraksi PKS,
Jazuli Juwaini dalam keterangan melalui WhatsApp (WA) kepada
Parlementaria.com, Sabtu (30/12).

Dikatakan wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten ini, evaluasi bukan dimaksudkan mencari-cari kesalahan apalagi menjatuhkan tetapi agar kinerja pemerintah ke depan lebih baik dalam usaha mensejahterakan rakyat.

Sejumlah catatan evaluasi terentang mulai dari kinerja ekonomi,
penegakan hukum, penjagaan demokrasi, kondisi sosial politik serta
keamanan.

“PKS ingin bangsa dan negara ini maju, rakyat sejahtera, penegakan
hukumsemakin berkeadilan. Hukum tegak, tidak jadi alat kekuasaan,
pembangunan politik demokrasi semakin kondusif, maju agar tak ada
lagi di negeri ini kecendrungan otoriterianisme sehingga merusak
sendi-sendi demokrasi yang dibangun sejak di era reformasi,” kata dia.

Sedikitnya ada delapan catatan evaluasi dan proyeksi Fraksi PKS DPR
RI. Bidang ekonomi menjadi sorotan penting karena berhubungan
langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dikatakan anggota Komisi I DPR RI ini, pemerintahan Jokowi-JK pada
awal memerintah memberikan harapan dan optimisme bahwa ekonomi
akan meroket di tahun kedua dan seterusnya. Namun, dalam evaluasi

Fraksi PKS janji ‘ekonomi meroket’ itu masih belum terlihat nyata
sampai saat ini. “Memang sejumlah capaian positif pemerintahan Jokowi-JK antara lain pecepatan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum, terutama dalam aspek fundamental yakni kesejahteraan rakyat,” terang Jazuli.

Dikatakan, ekonomi Indonesia belum menunjukkan perkembangan
menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi masih bergerak rata-rata 5,0
persen per tahun. Angka itu jelas jauh dari target pemerintah dalam
RPJMN 2015-2019 yakni 7,0 persen per tahun.

“Melihat capaian pemerintah 2017, proyeksi target pertumbuhan 5,4
persen tahun depan diprediksi sulit tercapai. Untuk itu pemerintah
harus kerja keras lagi tahun depan.”

Kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi pada gilirannya
mempengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial
seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar
tenaga kerja yang bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat
pendidikan,produktifitas dan upah sehingga sulit menekan ketimpangan pendapatan.

Sementara itu, pemerintah belum memiliki program yang efektif dalam
mengatasi persoalan utama tersebut. Kebijakan pemerintah selama ini
masih bersifat tambal sulam. Praktis dalam tiga tahun terakhir ini
angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah diikuti perlambatan peranan sektor-sektor penyerap tenaga kerja (labor incentive/tradable) seperti sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan.

“Peranan sektor tradable terhadap pertumbuhan ekonomi semakin
menurun karena minimnya stimulus pemerintah baik segi pembiayaan
maupun nonpembiayaan,” jelas laki-laki kelahiran Bekasi ini.

Kebijakan belanja pemerintah yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran diprediksi belum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional pada 2018.

Pemerintah juga harus bisa mengantisipasi belum beroperasinya proyek infrastruktur seperti jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan dan proyek lainnya sehingga hambatan konektivitas yang selama ini mengganggu jalur perekonomian yang menjadi kendala pada tahun 2017 bisa segera diatasi.

Menurut Jazuli, kinerja pemerintah dalam mengendalikan inflasi beberapa tahun terakhir belum konsisten, sehingga menyebabkan peran inflasi dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional masih belum optimal.

Hal itu terlihat dari gejolak harga dari bahan-bahan kebutuhan pokok yang meresahkan masyarakat. Karena itu, target inflasi yang dicanangkan pemerintah 3,5 persen akan sangat sulit tercapai dalam tahun 2018.

Kemampuan pemerintah mengendalikan tekanan inflasi terutama dari inflasi volatile food belum sepenunya optimal sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Selain itu, koordinasi kebijakan fiskal-moneter-sektor riil yang belum membaik dan konektivitas antar kawasan yang belum sepenuhnya bisa digunakan, dikhawatirkan berpengaruh terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan barang pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dalam kondisi itu, pemerintah masih saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat yang kemudian berdampak terhadap perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun tidak.

“Yang paling nyata adalah kenaikan harga barang-barang diatur pemerintah seperti BBM, TDL dan biaya-biaya administrasi seperti pengurusan STNK dan biaya lain termasuk kebijakan perpajakan yang memberatkan.”

Akibatnya, biaya hidup yang ditanggung masyarakat semakin tinggi,
terutama bagi penduduk dengan penghasilan 40 persen terbawah.
Sementara itu penduduk ekonomi menengah mulai menahan belanja
yang tergambar dari lonjakan simpanan di sektor perbankan.

Menurut Jazuli, sektor fiskal turut memunculkan kekhawatiran karena
tingginya difisit dan beban utang. Padahal Indonesia baru saja
memperoleh investment grade sebagai apresiasi terhadap pengelolaan
fiskal sehat.

Tantangan sektor fiskal mengarah kepada sulitnya menggenjot
pendapatan khususnya sektor perpajakan di tengah-tengah kebijakan
belanja infrastruktur yang terus melonjak. Ini menyebabkan kenaikan utang yang cukup tinggi sehingga membebani fiskal pemerintah ke depan.

Yang tidak bisa dilupakan, 2018 dan 2019 adalah tahun politik. Resiko politik yang terdapat dalam Pilkada serentak 171 titik (Provinsi dan Kabupaten/Kota) akan berdampak terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban.

Karena itu, Pemerintah harus dapat menjamin pelaksanaan Pilkada tersebut berjalan dengan lancar dan tertib. Bisa dipastikan para investor akan menahan diri untuk berinvestasi 2018, menunggu hingga kondisi politik benar-benar stabil.

Kondisi itu berdampak terhadap arus investasi yang akan tertahan, sehingga akan menyebabkan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen akan sulit tercapai.

Dengan seluruh catatan evaluasi di atas, jelas Jazuli, Fraksi PKS berharap pada sisa pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal dua tahun akan ada perbaikan signifikan. Pemerintah harus bekerja keras untuk itu.

“Tahun depanekonomi global diproyeksi membaik dan diharapkan
berdampak positif terhadap ekonomi nasional. Kekuatan ekonomi masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga.”

Stimulus berupa pesta demokrasi secara serentak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari optimisme prncapaian pertumbuhan ekonomi 2018.

“Namun demikian, pemerintah diharapkan tidak mengintervensi ekonomi dengan kenaikan harga-harga barang yang berpotensi menekan daya beli,” demikian Jazuli Juwaini. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top