Polhukam

Mahfud MD: Jawa Timur dan Yogyakarta Contoh Gelar Pilkada Tanpa Ujaran Kebencian

PARLEMENTARIA.COM– Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan, pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 yang sudah mulai dipersiapkan bisa dijadikan contoh daerah lainnya di tanah air menggelar Pilkada.

Pesta rakyat di Jawa Timur tersebut, ungkap Mahfud MD, Jumat (29/12), tanpa ujaran kebencian dan fitnah. “Salah satu alasannya tentu saja, kondisi yang ada di Jawa Timur saat ini yaitu masyarakat yang homogen karena sama-sama berbasis Nahdlatul Ulama (NU) sehingga mereka tidak mudah terprovokasi.”

Pasangan Syaifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas merupakan keluarga besar NU. Demikian pula dengan saingannya, Khofifah Indarparawansa yang berpasangan dengan Emil Dardak. Malah Khofifah tak hanya sekadar warga NU tetapi juga Ketua Umum Muslimat NU. “Dua pasangan calon ini tak ada ikatan primordialisme. Sama-sama dari NU, muslim, dan putra lokal.”
Namun, kondisi Jawa Timur berbeda jauh dibandingkan dengan DKI Jakarta. Peserta Pilkada datang dari latar belakang berbeda baik itu suku, ras serta agama. Demikian pula halnya dengan pemilih mereka.

Mengenai daerah yang dianggap rawan konflik sosial dalam gelaran pilkada 2018, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyebut Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.”Provokasi dan kejahatan bermuatan politik bisa terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah harus menjamin pelaksanaan pilkada tidak seperti Jakarta,” ujar Mahfud.

Karena itu, Mahfud berharap Pilkada Jawa Timur menjadi contoh pesta politik tahun depan. Demikian pula dengan Yogjakarta karena politik hanya instrumen menggapai kekuasaan, bukan alat pemecah belah kesatuan.

Lihat Yogyakarta. Beberapa pilkada kabupaten di Yogyakarta berlangsung meriah saat kampanye dan langsung senyap ketika di hari H. Memang ada satu-dua polemik. Namun, itu tidak sampai meresahkan masyarakat.

Pilkada di Yogyakarta ini menjadi rujukan daerah lain yang melaksanakan pilkada tahun depan di tengah maraknya kampayen hitam, fitnah, dan ujaran kebencian di dunia maya.

Bahkan di Jakarta, politik yang membawa isu SARA berlanjut ketika pemenang sudan ditetapkan dan membuat jalannya pemerintahan tersendat. Soal daerah mana saja yang dinilai memiliki potensi konflik saat pilkada nanti, serahkan saja semua kepada Kepolisian.

Sebab, dengan data yang lebih komprehensif dan didukung pengalaman-pengalaman sebelumnya, Kepolisian yang didukung aparat keamanan yang lain sudah siap mengantisipasi konflik yang timbul saat pilkada. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top