Polhukam

HNW: Ketua DPR RI Tidak Harus Dari Pemenang Pemilu Legislatif

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, hanya satu cara yang dapat ditempuh untuk menambah atau mengurangi komposisi pimpinan DPR RI, DPD RI dan MPR RI yakni dengan merevisi Undang-undang MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (MD3).

Hal tersebut dikatakan WNH di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (29/12) menanggapi adanya wacana menambah posisi wakil ketua DPR dan MPR untuk PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Wacana penambahan kursi pimpinan DPR RI dan MPR RI tersebut terus menguat di parlemen. “Kalau ada keinginan mengubah kepemimpinan DPR RI dan MPR RI, ubah atau revisi dulu UU MD3 yang berlaku saat ini,” kata Hidayat.

Namun, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera tersebut menilai, saat ini penambahan pimpinan DPR RI dan MPR RI itu bukan mendesak. Apalagi, masa bakti DPR RI dan MPR RI 2014-1019 tinggal sebentar lagi.

“Laksanakan saja dahulu UU MD3 yang ada. Saya melihat, waktu yang ada semakin pendek, DPR dituntut semakin fokus. Kenapa tidak dilaksanakan saja UU yang ada,” kata wakil rakyat Dapil Jakarta Timur tersebut.

Dikatakan, sebenarnya posisi Ketua DPR tidak wajib diisi oleh partai pemenang pemilu. Dan, itu terjadi hanya 2009 saat Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu.

Sedangkan pada periode-periode sebelumnya Ketua DPR dipilih melalui mekanisme voting terbuka. Contoh dalam pemilu pada 2004 dan 1999 dimana Ketua DPR RI dan MPR RI dipilih melalui mekanisme voting.

“Pada 2004 pemenangnya itu adalah Golkar. Apakah serta merta Agung Laksono jadi Ketua DPR? Kan nggak, kan itu voting terbuka. Demikian pula 1999, pemenang pemilu adalah PDIP. Apakah PDIP jadi ketua DPR? Waktu itu Ketua DPR RI adalah Pak Akbar Tandjung juga dari partai Golkar yang terpilih melalui pemilihan terbuka,” demikian Hidayat Nur Wahid. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top