Ekonomi

DPR: Tidak Naikkan Harga BBM, Jokowi Harus Tambah Subsidi Buat Pertamina

PARLEMENTARIA.COM– Keputusan Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan seperti premium, bio solar dan minyak tanah termasuk Tarif Dasar Listrik (TDL) sampai akhir triwulan pertama 2018 sangat berpengaruh kepada keuangan PT Pertamina maupun PLN.

Memang, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron dalam keterangan melalui WhatsApp (WA) yang diterima Parlementaria.com, Jumat (29/12), keputusan pemerintah itu menjadi berita baik buat masyarakat di tengah semakin melemahnya daya beli mereka.

Namun, kata politisi senior partai berlambang Bintang Mercy itu, keputusan ini berarti pemerintah harus memsubsidi kekurangannya bila tidak ingin muncul masalah terhadap keuangan kedua perusahaan plat merah tersebut.

Sepertinya, lanjut wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat tersebut, pemerintah sepertinya tabu menyebut hal itu adalah penambahan subsidi. “Sebaiknya keputusan ini disertai dengan penyesuaian formula penugasan terhadap Pertamina dan PLN,” kata dia.

Memang, lanjut Herman, tidak naiknya BBM bersubsidi dan TDL sepertinya tak ada masalah dengan keuangan negara. “Kalau boleh jujur, ini sangat berpengatuh terhadap keuangan pertamina dan PLN.”

Harga BBM penugasan kepada Pertamina tidak pernah dilakukan penyesuaian sejak ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM No.39/2015, perubahan Kedua atas Permen ESDM No.39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Dalam UU itu ditetapkan harga jual premium Rp. 6.450 dan Bio Solar Rp. 5.150 dengan posisi ICP 37 USD/Barel. Naiknya harga minyak internasional yang saat ini sudah 66 dolar AS perbarel, itu jauh lebih tinggi dari asumsi makro APBN 2018 yakni 48 dolar AS perbarel.

Hal tersebut, kata Herman, berimbas kepada harga BBM. “Jika tidak ada kebijakan fiskal pemerintah akan menjadi beban finansial Pertamina, dan dipastikan keuntungan Pertamina akan tergerus,” kata dia.

Sepanjang tahun ini, lanjut dia, PT Pertamina kehilangan peluang keuntungan sekitar Rp. 19 Triliun. “Itu adalah jumlah sangat besar yang semestinya dapat mendongkrak kemampuan PT Pertamina dalam berinvestasi.”

Demikian pula dengan PLN. Perusahaan negara tersebut keuntungannya terus tergerus karena melaksanakan penugasan pemerintah dimana penetapan harga jual perKWHnya ditetapkan pemerintah tanpa dukungan kebijakan fiskal disaat harga energi primer terus naik. Bahkan kenaikan harga Batu Bara menjadi penyebab utama beban finansial PLN.

Menurut anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, semua ini menjadi pilihan pemerintah, akankah mempertahankan harga dengan membiarkan Pertamina dan PLN kehilangan kemampuan finansialnya.

Ujungnya tentu saja kedua BUMN itu tertinggal dalam melakukan investasi dan kehilangan sumber pendapatan keuangan negara, atau menyediakan tambahan APBN untuk melakukan reformulasi atas besaran subsidi terhadap harga penugasan, yang tentu semua ini menjadi domain pemerintah.

Dalam pandangan saya, lanjut Herman, mestinya PT Pertamina maupun PLN diperkuat kemampuan finasialnya ditengah persaingan global sehingga kedua perusahaan plat merah itu mampu melakukan akselerasi investasi serta meningkatkan sumber pendapatan negara.

Menurut Herman, penugasan barang bersubsidi pemerintah kepada BUMN memang sangat bermanfaat bagi rakyat. “Namun, penugasan itu janganlah membebani keuangan BUMN.

“Harus profesional karena menurut UU BUMN No: 19/2003 pasal 66 Ayat 1 bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”

Adapun maksud dan tujuan BUMN, jelas dia, adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya sang kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top