Pengawasan

DPR RI: Pemerintah Harus Minta Penjelasan Hongkong Soal Penolakan Ustad Somad

PARLEMENTARIA.COM– Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, pemerintah harus minta penjelasan soal penolakan Ustad Abdul Somad masuk ke Hongkong oleh otoritas setempat.

Apa yang dilakukan otoritas Hongkong di Bandara setempat kepada ulama asal Pekan Baru tersebut merupakan pelecehan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), apalagi yang bersangkutan adalah ulama.

“Ini harus diberikan perhatian serius oleh KJRI Hongkong dan juga Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta. Saya prihatin atas kejadian yang menimpa Ustad Abdul Somad di bandara Hongkong,” kata Fadli Zon, Selasa (26/12).

Penolakan itu merupakan pelecehan WNI sekaligus ulama Indonesia. Memang kewenangan ada pada otoritas setempat. Namun, ketika ada WNI yang sudah memenuhi syarat dan sah memasuki wilayah negara lain, tapi dideportasi, Kemlu RI harus menanyakan apa yang salah dari WNI itu.

Dikatakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra ini, ditolaknya orang asing masuk ke suatu negara, alasannya beragam, dan itu biasanya diatur oleh regulasi khusus.

Di Indonesia, kata Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini, ada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian. Di situ terdapat 10 penyebab penolakan mulai dari tak memiliki visa, keterangan palsu dalam dokumen, terlibat makar, tercatat dalam daftar pencarian orang, hingga terkait dengan kelompok kejahatan internasional.

Fadli Zon mengatakan, jika dari aspek administrasi seperti visa, sepertinya bukan itu alasan yang melatarbelakangi penolakan Ustad Abdul Somad. Sebab, Indonesia dan Hongkong telah memberlakukan kebijakan bebas visa resiprokal.

“Inilah yang kemudian membuat jamaah beliau, dan sebagian masyarakat di Tanah Air, mempertanyakan alasan penolakan yang dialami Ustad Abdul Somad,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Karena itu, kata Fadli, Kementerian Luar Negeri RI, baik itu Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hongkong maupun Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta harus meminta penjelasan tertulis kepada otoritas terkait di Hongkong.

Meski Ustad Abdul Somad bukan pejabat negara, menurut Fadli, ia adalah WNI yang hak-haknya harus dilindungi. “Pemerintah kita juga tetap perlu untuk meminta penjelasan atas penolakan itu sebagai bagian dari upaya perlindungan WNI di luar negeri,” demikian Fadli Zon. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top