Polhukam

Fahri Hamzah: Indonesia Harus Ambil Inisiatif Masuk di DK PBB

PARLEMENTARIA.COM— Penolakan proposal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump oleh 128 negara dalam sidang darurat Majelis Umum PBB harus menjadi momentum menkonsolidasikan blok baru dunia yang lebih adil.

Bahkan kalau berani, kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam keterangan yang diterima Parlementaria,com, Jumat (22/12), Indonesia harus mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan pada komposisi pemain-pemain global termasuk dalam Dewam Kemanan (DK) PBB.

Seperti diberitakan, 128 negara menolak proposal Donald Trump, terkait keputusan Presiden Amerika Serikat itu yang menyatakan Yerusamel sebagai Ibokota Israel. “Kita, Indonesia harus menyambut kemenangan resolusi PBB itu. Bahkan penolakan itu harus dijadikan momentum menkonsolidasikan blok baru di dalam dunia,” kata Fahri.

Dikatakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, tidak ada halangan buat Indonesia menjadi anggota tetap DK PBB karena Indonesia mewakili kelompok yang belum terwakili di dewan keamanan tersebut.

“Dalam DK PBB itu bercokol negara-negara besar. Namun, dari semua negara besar itu, tak ada yang berlatar belakang Islam. Indonesia termasuk Turki dan Saudi Arabia harus mengambil inisiatif agar tatanan dunia bisa lebih adil karena ada ketidakadilan global kepada umat Islam.”

Ketidakadilan kepada Palestina dan Al Aqsa, ungkap Fahri, tidak bisa dianggap murni sebagai persoalan kebangsaan, tapi juga ada soal agama. Karena di dalam Palestina itu ada warisan agama yang dirampas secara sepihak dan rakyat Palestina teraniaya terus menerus.

“Jadi, Indonesia harus lebih berani. Untuk itu, Indonesia harus punya proposal konkrit. Kalau dulu Soekarno berani dengan lantang menantang dunia, kenapa sekarang kita tidak berani? Bukan kah sekarang juga yang berkuasa adalah orang yang mengaku dekat dengan ide dan cita-cita Bung Karno. Karena itu, dia harus berani,” tegas Fahri.

Majelis Umum PBB menggelar sidang darurat terkait keputusan Presiden AS, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Dari 193 negara anggota PBB, 128 negara menolak keputusan AS terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sembilan negara termasuk Israel setuju dan 35 lainnya memilih abstain.

Sebelumnya, resolusi penolakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah diveto oleh AS dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara Senin lalu, dimana skor saat itu 1 melawan 14. AS tidak dapat memveto resolusi majelis umum. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top