Ekonomi

Anak Buah OSO di Senayan Kritik Jokowi Soal Menilai Kementerian LHK

PARLEMENTARIA.COM– Anak buah Oesman Sapta Odang (OSO) di Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi kinerja para pembantunya di kabinet berdasarkan data dan informasi yang utuh.

Politisi dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu di sela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VII ke Semarang, Jawa Tengah, pekan ini merespon kritik Jokowi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan mitra kerja Komisi VII.

“Menilai itu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Sebagai mitra kerja Kementerian LHK, kami memiliki tanggungjawab moril untuk memberikan pandangan yang mungkin belum sempat ditilik Presiden.”

Wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Selatan ini berbeda pendapat dengan Jokowi soal kinerja Kementerian LHK dibawah pimpinan Siti Nurbaya. “Jika Jokowi memberi contoh keberhasilan Norwegia dalam mengelola hutan. Kalau memang Norwegia untung dari pengelolaan hutan, mengapa negara itu tidak kunjung memberikan kompensasi penghentian deforestasi di hutan tropis Indonesia,” gugat Mukhtar.

Dikatakan, janji Norwegia 522 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp 6,7 triliun per tahun. “Angka ini cukup besar bagi Indonesia. Namun, tidak ada artinya jika Norwegia tenggelam akibat Global Warming. Kesejahteraan petani pengguna hutan Indonesia dipertaruhkan dengan komitmen yang tak kunjung terealisasi. Ini sungguh tak adil bagi masyarakat kecil di Indonesia,” tegas Mukhtar.

Dia mengingatkan Jokowi bahwa pemerintahannya patut berbangga ada Menteri yang memiliki keberpihakan terhadap komunitas adat. “Kementerian LHK telah menetapkan sembilan hutan adat dan mengeluarkan wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta 5.172 hektar dari konsesi PT Toba Pulp Lestari. Ini patut diapresiasi,” ungkap dia.

Keberpihakan Kementerian LHK terhadap masyarakat, lanjut Mukhtar, juga ditunjukkan dengan mengalokasikan 12,7 juta hektar hutan untuk kegiatan perhutanan sosial. “Pada sisi penegakan hukum, pemberian sanksi kepada perusahaan pembakar hutan dan pengendalian pencemaran lingkungan, merupakan prestasi divisi Penegakan Hukum yang baru terbentuk di era menteri saat ini.”

Dua tahun terakhir, kata dia, kita tidak pernah lagi melihat kebakaran hutan semassif yang terjadi tahun 2015. Artinya, prestasi Menteri LHK dalam menurunkan angka kebakaran hutan patut diapresiasi.

Mukhtar contohkan ketegasan Siti Nurbaya dengan penyegelan tempat pembuangan illegal Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berupa limbah medis/ limbah Rumah Sakit di daerah Cirebon belum lama ini.

“Bayangkan luas area pembuangan limbah illegal ini mencapai 0,2 hektar. Ketegasan seperti ini pasti membuat banyak pengusaha nakal tidak senang dengan Menteri LHK,” jelas Mokhtar.

Selain itu, Indonesia juga menjadi contoh dan menjadi negara pertama di dunia dengan lisensi Forest Law Enfrocement and Governance and Trading (FLEGT-license), yang menurut Mukhtar, turut berkontribusi dalam penurunan praktik illegal logging di Indonesia.

Terkait Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Indonesia berkomitmen meratifikasi Perjanjian Paris dengan UU No:16/2016. Ini UU yang paling cepat disahkan di Komisi VII periode ini. Itu tentu tidak lepas dari kepiawaian Menteri LHK mengkomunikasikan pentingnya ratifikasi Perjanjian Paris dalam hukum positif di Indonesia.

Begitu pula dengan UU No: 11/2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri, tambah Mukhtar, merupakan bukti kegesitan Menteri LHK. “Sebenarnya, Indonesia lambat memberi respon terhadap bahaya merkuri. Seharusnya sejak 2013, kita melakukan ratifikasi atas Konvensi Minamata. Nanti di era Ibu Menteri, persoalan ini kembali menjadi konsen KLHK, sehingga bisa menjadi UU.”

Mukhtar tidak menampik ada kekurangan. Namun, prestasi Kementerian ini dibawah Siti Nurbaya cukup menonjol. “Hemat saya, Ibu Siti adalah salah satu menteri terbaik yang dimiliki Jokowi,” demikian Mukhtar Tompo. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top