Polhukam

Taufik Kurniawan: Indonesia Harus Ambil Inisatif Penghapusan Hak Veto di DK PBB

PARLEMENTARIA.COM– Hak veto dinilai tidak demokratis. Yang paling anyar adalah veto yang dilakukan Amerika Serikat atas keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) soal klaim Presiden negara adidaya itu, Donald Trump yang mengklaim Yerussalem ibukota Israel.

Selain klaim Yerussalem sebagai ibukota Israel, Donald Trump juga berencana memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota Suci Umat Islam dan Nasrani tersebut. Karena itu, sebagai negara memiliki umat muslim terbesar di dunia, Indonesia bersama organisasi negara persekutuan harusnya mengusulkan penghapusan Hak Veto di Dewan Keamanan (DK( PBB.

“Hak Veto harus dihapus, minimal ada hak-hak lain yang sejajar untuk membatalkan Hak Veto. Karena Hak Veto itu yang membuat arogansi negara seperti AS,” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan kepada sejumlah awak media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/12).

Yang pasti, jelas politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) itu, usulan iini didasari gugurnya resolusi DK PBB yang menolak pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

“Masak hanya melalui Hak Veto yang dilayangkan AS, putusan itu gugur. Jadi, mau apapun keputusan dunia, ini ada ketidakadilannya (unfairness). Untuk itu, Indonesia harus mengambil inisiatif bagi penghapusan Hak Veto anggota DK PBB,” demikian Taufik Kurniawan. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top