Polhukam

IPW: Ujian Buat Perwira Polisi Ikut Pilkada Serentak 2018

PARLEMENTARIA.COM– Ikutnya sejumlah perwira polisi baik yang masih aktif maupun purnawirawan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 bisa menjadi ujian apakah institusi penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat ini sudah dipercaya publik atau belum.

Hal tersebut dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Parlementaria.com melalui WhatsApp (WA), Kamis (21/12) menanggapi majunya sejumlah anggota polisi dalam Pilkada serentak 2018 yang digelar, Juni tahun depan.

Dikatakan Neta, pihaknya mengapresiasi langkah dan keberanian sejumlah perwira tinggi polisi ikut Pilkada Serentak 2018. “Keberanian tersebut adalah wujud dari rasa percaya diri sekaligus bisa menguji apakah Polri sudah dipercaya publik atau belum.”

Dari data yang dihimpun IPW, semula ada 12 perwira Polri, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, berniat ikut dalam Pilkada Serentak 2018. Namun, dalam perkembangannya jumlah itu melorot karena berbagai hal.
Ada yang mundur karena tidak percaya diri, ada juga gagal maju akibat tidak mendapatkan kendaraan politik. Namun, Neta tidak menyebutkan siapa saja dari 12 perwira berbintang itu yang ikut bersaing maupun tidak mendapatkan kendaraan politik.

Meski demikian, lanjut Neta, jumlah perwira tinggi korps baju coklat susu itu yang ikut Pilkada Serentak kali ini dibanding sebelumnya. Anehnya, sebagian besar jenderal polisi yang akan ikut pilkada itu menggunakan ‘kendaraan’ PDI Perjuangan.

“Apakah ini karena faktor kedekatan tokoh Polri Jenderal (Purn) Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan atau karena partai banteng itu memang membutuhkan figur-figur polisi yang dekat dengan masyarakat,” kata Neta.

Namun, terlepas dari semua itu, lanjut Neta, Pilkada Serentak 2018 memang menjadi fenomena yang menarik dan patut dicermati, terutama tentang profesionalisme dan netralitas berbagai pihak.

Menariknya lagi, jika para jenderal polisi itu berhasil memenangkan pilkada di berbagai daerah, tentunya akan semakin banyak kepala daerah dari unsur kepolisian.

Jika pada masa Orde Baru kepala daerah banyak dari unsur militer, terutama Angkatan Darat (AD) tetapi di era reformasi sebagian besar dari unsur polisi. “Memang tidak mudah bagi para jenderal polisi itu untuk memenangkan pilkada, apalagi sebagian dari mereka harus bertarung dengan incumben.”

Beratnya, lanjut Neta, sosialisasi yang mereka lakukan masih minim. Sebab itu, dari sekian banyak jenderal polisi yang ikut pilkada, IPW hanya melihat satu figur jenderal polisi yang berpeluang besar menang yakni di Kalimantan Timur.

Dari pantauan IPW, hingga saat ini baru tiga daerah yang benar benar serius pilkadanya akan diikuti jenderal polisi, yakni Maluku, Kalimantan Timur, dan Cirebon. Selebihnya masih mengambang.

Dengan banyaknya jenderal polisi yang ikut pilkada, kata Neta, IPW berharap institusi Polri dan jajaran kepolisian tetap netral dan profesional serta tidak ada pemihakan, sehingga kemenangan para jenderal itu membanggakan dan bisa benar benar menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Jika jajaran kepolisian tidak netral dikhawatirkan muncul hal hal negatif terhadap institusi Polri. Selain itu bukan mustahil ketidaknetralan tsb bisa memicu konflik di akar rumput,” demikian Neta S Pane. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top