Opini

Dari Kota Bukittinggi Hari Bela Negara Dikumandangkan

Oleh: Yousri Nur Raja Agam MH* –

KOTA Bukittinggi adalah “Kota Perjuangan”. Dari kota yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera tanggal 19 Desember 1948, Bukittinggi membuat “Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia”. Tanggal 19 Desember kemudian diperingati setiap tahun, sebagai “Hari Bela Negara”.

Saat Indonesia sudah merdeka dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, Belanda yang membonceng Tentara Sekutu, berusaha kembali menjajah Indonesia.

Ketika ibukota Republik Indonesia pindah ke Jogjakarta, Belanda membabibuta melakukan agresi bersenjata. Jogjakarta diserbu, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta, serta sebagian besar menteri kabinet ditangkap. Bahkan diasingkan ke luar ibukota.

Saat itu, Belanda mengumumkan ke dunia luar, bahwa Republik Indonesia sudah bubar. Pemegang tampuk pemerintahan tidak ada lagi. Namun, dari Kota Bukittinggi, Menteri Kemakmuran RI Mr.Sjafruddin Prawiranegara, membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia).

Melalui pemancar radio, Sjafruddin beserta anggota kabinet yang berada di Bukittinggi mengadakan rapat “mempertahankan keberadaan RI”. Aksi Sjafruddin dan para pejuang pembela kemerdekaan RI ini, membuat mata dunia tertuju ke ibukota PDRI.

Siaran radio yang dipancarkan dari Kota Bukittinggi itu ditangkap dan disiarulangkan oleh para diplomat RI yang sedang berada di India.

Presiden PDRI Sjafruddin yang berhasil melakukan komunikasi dengan empat menteri yang ada di Jawa dan wakil RI di India; Mr AA Maramis, menteri luar negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India; LN Palar sebagai Ketua delegasi RI di PBB, adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan RI di dunia internasional ketika itu.

PDRI yang dibentuk oleh rakyat dan dipelopori M. Sjafruddin Prawiranegara untuk mengisi kekosongan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu diakui oleh PBB. Akhirnya agresi Belanda bisa dihentikan dan Belanda harus berunding dengan wakil Indonesia di PBB. Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah menteti yang ditawan oleh Belanda terpaksa dibebaskan.

Dalam kondisi kritis di masa itu, para pemimpin bangsa mengambil satu keputusan memberikan mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat, yang berpusat di Kota Bukittinggi.

Jika PDRI tidak ada, mungkin dapat dikatakan republik indonesia akan lenyap dari peta politik dunia dan tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan penjajah belanda pada masa itu dengan leluasa mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia telah bubar, karena pemimpinnya ditawan, dan daera-daerah jatuh ke tangan Belanda.

Dengan inisiatif politik dan penuh rasa tanggung jawab, M. Sjafruddin Prawiranegara mengadakan rapat membentuk PDRI pada 19 Desember 1948, dan sekarang hari bersejarah itu telah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006.

Nah, sekarang tanggal 19 Desember 2017, sudah 11 tahun Hari Bela Negara diperingati dan 69 tahun PDRI. Namun, mengapa gaungnya tidak seperti peringatan hari- hari besar nasional lainnya? Padahal saat ini Pasukan Bela Negara juga sudah terbentuk dari hasil pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selamat Hari Bela Negara ke 69, 19 Desember 1948 – 2017. (*Penulis Putra Banuhampu Bukittinggi, tinggal di Surabaya)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top