Opini

Golkar Diselamatkan Atau Dibongsai

Oleh Ichsanuddin Noorsy* –

PADA Mei 2016, Nusa Dua Bali ramai dikunjungi wisatawan politik dari berbagai kekuatan. Ada kalangan istana, konglomerat, wartawan, analis pengamat, dan tentu saja para petinggi Partai Golkar (PG) dari berbagai penjuru Indonesia. Ya, saat itu PG sedang melaksanakan perhelatan besar. Yakni Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) karena kisruh antara kubu Munas Ancol (Agung Laksono) dan kubu Munas Bali (Aburizal Bakrie).

Di Munaslub kali ini, muncul calon Ketua Umum Ade Komaruddin, Setya Novanto (SN), Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartarto, Azis Syamsuddin, Indra Bambang Utojo, dan Mahyudin. Saya bersama Effendi Gazali, dan Firmansyah hadir sebagai Panelis Debat Calon Ketua Umum yang disiarkan langsung oleh tvOne atas undangan Komite Etik Panitia Munaslub.

Pada Munaslub itulah saya merasa para petinggi Partai Golkar masuk ke situasi yang berpotensi melecehkan 18.432.312 suara rakyat (14,75%). Kenapa ? Dua jam sebelum acara debat berlangsung, Panitia mengundang Panelis tentang mekanisme debat.

Sebagai panelis debat pada puluhan debat calon Gubernur, Bupati, dan Walikota di berbagai pemilihan kepala daerah. Saya hanya mengajukan pertanyaan, apakah boleh mengajukan pertanyaan kasus hukum. Di tangan saya, ada dua kasus hukum SN. Pertama kasus hukum Cessie Bank Bali, yang hampir semua tokoh utamanya sudah mendapat putusan hukum berkekuatan tetap. Joko Sugiarto Chandra bahkan mendapat vonis Kasasi MA dua tahun penjara yang buron hingga hari ini. Kalau Joko sebagai DirUt PT EGP mendapat hukuman berkekuatan tetap, maka SN tidak bisa mengelak. Apa yang terjadi ? Kejaksaan Agung tidak memprosesnya. Dan Panitia Munaslub menolak kasus ini di pertanyakan dalam debat.

Jauh sebelum kasus e-ktp mencuat, dalam suatu kesempatan tidak terduga, di kawasan SCBD saya diajak duduk bersama oleh seorang pengusaha pada pagi itu. Bersama dengan tim-nya (belasan orang), saya diminta berpendapat atas pembahasan kasus e-ktp. Saat itulah saya tahu, SN terlibat. Merespon permintaan mereka, seperti biasa saya mengajukan syarat: berikan data, karena saya akan menganalisis sendiri data itu. Pemeriksaan atas data dan suatu peristiwa akan membuat saya tidak terjebak atau diperalat. Sayangnya, janji memberikan data tidak terpenuhi. Tapi memori kasus ini tersimpan dengan baik. Yakni SN adalah tokoh utama. Maka saat Munaslub Bali saya pun ingin mengangkat kasus ini. Keinginan ini tenggelam karena penolakan Panitia.

Saya tetap bertahan untuk membahasnya. Panitia membela diri dengan argumen yang lemah. Akhirnya, situasi dan kondisi panggung yang bicara dan saya diharuskan beretika. Etika apa yang dimaksud, tidak jelas. Indiarto Priadi sebagai moderator debat, dalam rapat Panitia dengan para Panelis berpendapat kepada Panitia di luar rapat, sudah tahu Ichsanuddin bicaranya dengan data, kenapa mengundangnya. Alasan saya bersikeras, karena selain dua kasus hukum, SN juga terindikasi terlibat dalam lima kasus hukum lain bermuatan korupsi.

Pelecehan suara rakyat lebih lanjut adalah pada kasus lobi antara Presdir PT Freeport Indonesia Makroef Syamsudin dengan M Riza Chalid, Setya Novanto, dan Luhut B Panjaitan yang dikenal dengan kasus Papa minta saham. Karena laporan Men ESDM Sudirman Said ke DPR, maka DPR menyidangkan SN di Majelis Kehormatan Dewan. Hasilnya, SN dicopot sebagai Ketua DPR-RI.
SN berhasil menyelamatkan diri dari vonis pemecatan karena sebelum MKD membuat vonis, SN mengundurkan diri sebagai Ketua DPR-RI, tapi tetap sebagai anggota DPR dan Ketua Umum Golkar. Dalam posisinya yang strategis ini, SN mengajukan Judicial Review ke MK tentang alat bukti rekamanan. SN menang. Maka kasus pencopotan sebagai Ketua DPR-RI dipandang cacat hukum. DPP PG memutuskan untuk mengembalikan jabatan itu ke SN dari Ade Komaruddin. Pada peristiwa ini etika hukum masyarakat terganggu. Benar alat bukti keterlibatan SN meminta saham tidak memadai. Tapi memperhatikan kelincahan SN melobi, masyarakat meyakini bahwa SN salah.

Pelecehan berikutnya adalah kemenangan SN di Praperadilan tentang status SN sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-ktp yang ditangani KPK. Dengan menebar foto diri sebagai sedang sakit, SN tidak menghadiri undangan KPK. Saat putusan Praperadilan yang membatalkan statusnya sebagai tersangka, SN langsung pulih. Lagi-lagi masyarakat didikte untuk menerima kenyataan hukum yang berbeda dengan rasa dan pengetahuan masyarakat tentang SN. Tersiar berita Komisi Judisial pun merespom dengan memanggil Hakim Cepi Iskandar.

KPK tidak tinggal diam. Putusan pembatalan tersangka oleh Hakim Cepi Iskandar tidak tunduk pada yuirisprudensi pembatalan tersangka Budi Gunawan. SN tetap diburu KPK karena alat bukti yang melebihi dari cukup. Perburuan ini menunjukkan, kalangan penguasa yang awalnya berpihak pada SN sudah mulai “gerah”.

Jauh sebelum SN di TSK-kan, petinggi Golkar sudah membicarakan kemungkinan penyelesaian. Pertama dengan menentukan pelaksana tugas Ketua Umum hingga Munaslub yang harus segera dilaksanakan. Kedua, segera Munaslub dengan menentukan siapa Ketua Umum. Muncullah empat nama, antara lain Nurdin Khalid dan Airlangga Hartarto. Istana sejak awal lebih berpihak ke Airlangga Hartarto. Menurut isu yang beredar, Hartarto, ayah Airlngga sebelum wafat menitipkan pesan agar Airlangga cukup di posisi Menteri, tidak perlu mengambil jabatan Ketua Umum Golkar. Isu lain, Ginandjar Kartasasmita berkepentingan anaknya, Agus G Kartasasmita menampuk jabatan tertinggi di PG.

Yang terlihat adalah kesibukan berebut jabatan yang seolah-olah otomatis menjalankan amanah suara rakyat. Dalam kasus SN, sejak perpidahan dukungan ke Jokowi dan kasus pencalonan Ahok, yang terasa adalah rendahnya menjalankan amanah. Sejumlah kader dan petinggi PG bahkan merasakan harkat organisasi makin melorot. Media sosial makin tajam dan mendalam melecehkan SN. Pada kasus penahanan SN dengan foto SN mengenakan rompi oranye, kesaktian SN dipandang runtuh namun berdampak ke PG. Dari dalam penjara, SN menentukan siapa pelaksana tugas Ketua Umum dan dua orang pelaksana tugas Sekretaris Jenderal.

Tak terbayang, Golkar yang dikenal rapi dalam sistem administrasi organisasi dan mempunyai mesin orgnisasi yang lebih baik karena pengalaman ternyata tunduk pada “otoritas formal” Ketua Umum SN. Hal ini terjadi karena kultur organisasi yang berubah sejak Munas PG 2005.

Saya kira, PG harus menghentikan tindakan pejabat partai yang berdampak melecehkan suara rakyat. Semakin dilecehkan suara rakyat, maka semakin terbuka peluang perolehan suara PG melorot. Sejarah berdirinya Golkar adalah sejarah yang menorehkan persatuan dan kesatuan suara rakyat yang terpecah karena politik identitas lalu berorientasi pada pembangunan berbasis keterampilan berorganisasi. Kini saatnya, PG diselamatkan atau dibonsai. (*pengamat ekonomi politik)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top