Polhukam

Fahri Ingatkan Jokowi Agar Tidak Terseret-seret Kasus Hukum KPK

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diseret-seret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke ranah hukum.

“Kalau saja Jokowi terseret lebih dalam lagi ke ranah hukum, apalagi sampai membela lembaga anti rusuah tersebut, ini akan berbahaya buat presiden,” kata politisi senior sekaligus deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Hal tersebut dikatakan Fahri dalam Forum Legislasi dengan tema ‘Pansus Angket Apalagi?’ bersama anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI, Masinton Pasaribu di Press Room DPR RI Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/11).

Fahri menilai, KPK telah menyeret-nyeret Jokowi ke dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut tampak jelas dengan sikap KPK yang kalau sudah berhadapan dengan hukum selalu datang ke Jokowi dan meminta untuk tidak memproses kasusnya.

Terakhir hal tersebut tampak jelas dari pengusutan kasus Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang dilaporkan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri. Saat Polri melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, KPK datang ke Presiden Jokowi untuk mendapatkan perlindungan.

“Fakta hukum dalam kasus Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) Bareskrim Polri ke Kejagung, terkait dugaan surat palsu yang dilakukan oleh Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, KPK selalu minta bantuan presiden,” ulang Fahri Hamzah.

Anehnya lagi, KPK selalu menolak panggilan pansus angket. Sikap ini kata Fahri menunjukkan pembangkangan KPK terhadap hukumi. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pansus angket itu legal.

“Maka ke depan harus ada aturan mengikat antara sesama lembaga negara termasuk KPK. Sehingga KPK ini tidak merasa benar dan selalu benar sendiri. Siapa saja yang coba mengkritisi selalu disebut melemahkan dan mendukung korupsi,” wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat ini.

Pemikiran seperti itu, kata Fahri, perlu diluruskan. “Selama ini KPK itu merasa selalu benar, sok bersih. Padahal kita mengetahui bagaimana di dalamnya setelah terungkap dari penyelidikan Pansus Angket.”

Dalam temuan pansus, lanjut Fahri, KPK terbukti mempunyai kesalahan, a bus of power, sewenang-wenang, menciptakan drama seolah-olah fakta. Sedikitnya ada 11 kesalahan KPK yang ditemukan Pansus dan tujuh kali kalah kalah dalam peradilan dan lain-lain, yang membuktikan bahwa kinerja KPK banyak yang salah.

Padahal, lanjut Fahri, KPK itu tidak boleh salah dan tidak boleh kalah. Nyatanya, KPK kalah tujuh kali dalam prapredailan. Sedangkan kesalahan KPK selain melakukan tindakan itu, harta rampasan, penyalahgunaan uu, SDM ilegal juga merupakan kesalahan lain dari lembaga ini.

“Namun, KPK selalu merasa benar. Padahal, KPK terjebak begitu banyak kesalahan yang diperbuat sendiri. Mereka juga berkali-kali tetap tidak mau memenuhi panggilan Pansus Angket DPR RI. Padahal, DPR itu adalah salah satu dari triaspolitika,” kata Fahri.

Selain itu, kasus pencoretan nama-nama calon menteri Kabinet Kerja ketika awal Jokowi berkuasa juga menjadi bukti bahwa KPK intervensi eksekutif. Nama calon anggota Kabinet Jokowi itu ditandai dengan warna kuning dan merah. Nama itu bocor sehingga diketahui umum.

“Ini yang membuat nama orang hancur. Padahal sampai sekarang tidak ada prosesnya. Ini pula yang harus jadi pelajaran bersama dan kalau salah tak boleh kita biarkan KPK ini. Lihat saja, bagaimana KPK menghancurkan Gunawan yang dihancurkan KPK dan saat ini ,” ungkap Fahri lagi.

Fahri menilai cukup sudah 15 tahun ini KPK bekerja dan terbukti tak ada kasus-kasus besar yang diungkap. “Justru, kepolisian lebih masif dan produktif, apalagi kalau ada Densus Tipikor, maka KPK tak diperlukan lagi. Kalau KPK terus meminta bantuan presiden, konyol dan amatiran ini,” pungkasnya kecewa.

Sementara itu Masinton mengatakan, satu-satunya lembaga negara yang tak transparan, tak akuntable dan tak mau diawasi di negara ini hanya KPK.

Karena itu banyak temuan pelanggaran dan penyalahgunaan KPK oleh pansus angket KPK, dianggap tak ada masalah. “KPK tetap merasa dirinya benar dan menolak panggilan pansus,” kata dia.

Menurut Masinton, KPK telah mengajarkan anarkis, tirani, dan pembangkangan hukum. Sehingga, wajar kalau ada pihak-pihak yang dipanggil oleh KPK tak penuhi panggilan. “Jadi, cukup 15 tahun kita anak-emaskan KPK. Sudah saatnya tidak membiarkan KPK salah,” demikian Masinton Pasaribu. (art)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top