Polhukam

Berdalih Izin Presiden, Novanto Mangkir Lagi Dipanggil KPK

PARLEMENTARIA.COM – Ketua DPR Setya Novanto untuk ketiga mangkir dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK) dengan alasan surat izin presiden.

Setya Novanto dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik (KTP-e) dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo, Dirut PT Quadra Solution.

“Pagi ini, KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo. Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (13/11/2017).

Sebelumnya, dalam surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI ada lima poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi. Menurut surat tersebut pemanggilan Setya Novanto harus dilakukan dengan izin tertulis dari Presiden Republik Indonesia.

Pada pemanggilan pertama, 30 November, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo karena ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR RI.

Ketua Umum Partai Golkar itu pertama ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi KTP-e pada 17 Juli 2017. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 September mengabulkan gugatan praperadilan dia dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Kemudian tanggal 10 November, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama, yaitu dugaan korupsi pengadaan KTP-e.

Selaku anggota DPR RI periode 2009-2014, dia bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dirjen Dukcapil dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. (esa/anc)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top