Polhukam

Tanggapi Keluhan Jokowi, Fahri Wacana Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PARLEMENTARIA.COM– Sebagai lembaga yang bertugas membuat Undang-undang, DPR RI mewacanakan untuk merevisi UU No: 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal tersebut, kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada awak media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (10/11), untuk menjawab keluhan Presiden Joko Widodo )Jokowi) yang selama ini mengatakan bahwa parlemen Indonesia terlalu banyak membuat produk UU.

Padahal masalahnya, kata pilitisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, justru proposal pembuatan Undang-undang, 75 persen berasal dari Pemerintah. “Namun, begitu menjadi kinerja, itu menjadi kinerja DPR. Itu kan tidak fair,” ungkap wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Masalahnya bukan itu saja, tambah Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu, tidak jarang pemerintah juga membuat masalah dalam setiap pembahasan UU. Karena itu, lebih baik diubah saja sistem pembahasan UU.

“Caranya, pemerintah tidak usah ikut dalam setiap pembahasan UU. Biar itu murni menjadi tanggung jawab DPR. Pada pembahasan terakhir, baru dibahas dengan Pemerintah. Pemerintah cukup menyatakan setuju atau tidak setuju. Pemerintah tidak usah terlibat,” saran Fahri.

Walau begitu, Pemerintah boleh mengusulkan sebuah UU. Untuk pembahasannya, itu menjadi kewenangan utuh dari partai-partai. Soalnya, partai itu enak. Kalau diperlukan lobi, itu kan dekat dan bisa langsung diselesaikan. “Nanti pemerintah, dalam hal ini Presiden tidak setuju, Presiden menolaknya dalam pidato Sidang Paripurna, sehingga itu tidak jadi,” kata Fahri.

Untuk diketahui, sebelum ada UU No:12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU ini merupakan peraturan pertama yang mengatur tata cara pembentukan perundang-undangan yang berdasarkan asas peraturan perundang-undangan yang baik.

Namun, karena ada beberapa hal dari isi UU Nomor 10 Tahun 2004 yang perlu di ubah, di buatlah UU Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari UU lama.

Alasan dilakukan perubahan pada UU No: 10/2004 salah satunya tentang hierarki perundang-undangan. Dalam UUD 1945 secara limitatif menyebutkan empat peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, Undang-Undang, Perppu serta Peraturan Pemerintah (PP). (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top