Polhukam

Ketua LKAAM Sumbar Usulkan Penerapan Hukum Adat Bagi Pelaku Narkoba

haluan

PARLEMENTARIA.COM – Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar Sayuti Datuak Rajo Pangulu merasa dengan semakin maraknya peredaran narkoba di Ranah Minang.

Dia menilai hukum pidana yang diterapkan selama ini belum menimbulkan efek jera yang maksimal. Karena itu menurut dia, perlu terobosan baru untuk menangkal semuanya, termasuk penerapan hukum adat bagi pelaku.

“Pemerintah jangan hanya memakai hukum negara saja karena hukum negara sudah terbukti tidak membuat efek jera kepada pelaku narkoba. Buktinya, peredaran narkoba makin menjadi-jadi, bahkan ada peredaran narkoba di penjara. Itu terjadi karena pelaku narkoba sudah tidak memiliki rasa malu. Coba kalau pakai hukum adat, misalnya pelaku narkoba diarak di jalan. Itu bisa membuatnya malu dan menimbulkan efek jera,” ujar Sayuti di Padang, Rabu (8/11/2017).

Sayuti melihat, selama ini, di Sumatera Barat, pemerintah memberikan peluang terhadap penegakan hukum adat karena pemerintah takut kewenangannya direbut oleh pihak adat. Ia menyarankan pemerintah untuk tidak mengkhawatirkan berkurangnya kewenangan pemerintah dalam hal penegakan hukum karena hukum negara dan hukum adat punya jalan masing-masing.

“Jangan dikira pihak adat merebut kewenangan negara dalam menegakkan hukum. Jangan itu yang dipikirkan. Yang harus dipikirkan adalah tidak berebut kewenangan, tetapi memperkuat kewenangan untuk menegakkan hukum,” tuturnya.

Mengenai hukuman kepada pelaku narkoba yang dapat membuat malu itu, seperti diarak di jalan, Sayuti mengatakan, hukuman seperti itu perlu dilakukan karena pelaku narkoba itu tidak lagi memiliki rasa malu dan segan karena mereka hanya dipenjara.

Padahal, bagi orang Minang malu dan segan itu sangat penting. Karena itu, apabila diberikan hukuman dengan dipermalukan kepada orang banyak, pelaku narkoba akan malu terhadap diri dan keluarganya sehingga dia tidak mau lagi mengedarkan narkoba atau menyalahgunakan narkoba.

Ketua Majelis Ulama Indonesia wilayah Sumatra Barat, Gusrizal Gazahar setuju dengan diberatkannya hukuman negara terhadap pelaku narkoba, termasuk diterapkannya hukum adat, seperti yang diusulkan oleh ketua LKAAM.

Namun, hukuman saja tidak cukup tanpa ada keseriusan untuk mengantisipasi orang berbuat seperti itu. “Saya setuju hukuman kepada pelaku narkoba diperberat. Namun, apakah hukuman itu bisa menyelesaikan masalah? Hukuman adalah hilirnya. Selama ini pemerintah tidak memperbaiki hulunya. Hulunya adalah pendidikan karakter kepada generasi. Generasi kita kehilangan kontrol diri. Kontrol diri bisa dibentuk melalui pendidikan agama,” ucapnya.

Gusrizal berpendapat, Indonesia kehilangan nilai dasar pendidikan. Ia melihat tidak keseriusan pemerintah untuk membangun nilai dasar pendidikan.

Ia memandang, pendidikan yang diterapkan pemerintah selama ini tidak berhasil membangun karakter generasi karena yang diisi hanya kepalanya dengan ilmu pengetahuan, sementara dadanya tidak diisi, yakni dengan ilmu agama.

Ia juga mengkritik sistem pendidikan yang membuat anak dari pagi sampai sore belajar sehingga peran ulama yang diharapkan berperan terhadap pendidikan generasi tidak berjalan. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan di sekolah.

“Yang selalu didengung-dengungkan adalah pendidikan karakter. Saya tidak mengerti pendidikan karakter seperti apa yang dimaksud. Karakter tidak bisa dibuat-buat seperti itu. Karakter bisa diciptakan melalui nilai-nilai agama sehingga anak-anak punya kontrol diri. Kontrol diri ini penting karena guru, orang tua, ulama, dan siapa pun tidak mengawasi anak selama 24 jam. Anak-anak penting memiliki kontrol diri untuk mengontrol perbuatannya sendiri,” ujarnya.

Gusrizal menambahkan, yang selama ini terjadi, apabila ada masalah, seperti maraknya peredaran dan pemakaian narkoba, semua pihak mulai berteriak-teriak bahwa telah terjadi sebuah masalah, tetapi tidak memiliki rencana untuk mengantisipasi masalah itu dari akarnya. (hal/chan)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top