Polhukam

Peneliti Muda LIPI: Indonesia Belum Punya Skema Jelas Tangani Terorisme

PARLEMENTARIA.COM– Peneliti muda Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amin Mudzakkir menilai, Indonesia belum mempunyai skema yang jelas dan sistematis untuk menangani terorisme.

Padahal, kata Amin dalam Diskusi di Jakarta, Rabu (8/11), Indonesia sudah lama menjadi salah satu negara suaka besar pelaku kejahatan ekstrimisme bersenjata di Asia Tenggara.

Dalam penanggulangan terorisme di tanah air, kebijakan pemerintah Indonesia cenderung reaktif. Indonesia memang sering menjadi sasaran serangan teror dalam bentuk bom maupun senjata api.

Sejak 17 tahun lalu tercatat 22 insiden serangan teroris dengan korban lebih dari seratus nyawa melayang. Namun, situasi ini tidak membuat pemerintah segera membentuk strategi besar yang komprehensif untuk mencegah berulangnya kejadian itu.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No: 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi UU yang ditujukan sebagai dasar hukum untuk membubarkan organisasi radikal dinilai sebagai langkah reaktif dari ketakutan pemerintah.

Perppu yang disahkan Sidang Paripurna DPR RI 24 Oktober lalu menjadi UU Ormas merupakan langkah reaktif menghadapi tuntutan, alih-alih bagian dari strategi besar penanggulangan terorisme.

“Perppu tersebut tidak mungkin sah menjadi UU Ormas tanpa tekanan dari Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ini sudah menunjukkan pemerintah reaktif,” kata Amin.

Akibat dari tidak adanya skema besar dalam penanggulangan terorisme di Indoneia, ungkap Amin, sulit buat warga menilai keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam memberantas radikalisme dan kekerasan di tanah air.

Sampai sekarang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang ditugaskan pemerintah untuk menanggulangi tindak terorisme di tanah air belum mampu mengevaluasi kinerja mereka karena memang sampai saat ini karena ukurannya tidak ada.

Untuk itu, ungkap Amin, Indonesia bisa mencontoh Inggris yang sejak 2006 punya skema besar anti-terorisme dan anti-radikalisme bernama Contest. Badan atau lembaga ini memayungi empat program turunan yaitu, pengejaran, pencegahan, perlindungan dan persiapan.

Meski lembaga ini tidak 100 persen berhasil karena terindikasi serta terjadi 10 serangan teror sejak ‘Contest’ diberlakukan, peneliti muda ini mengatakan, strategi itu tetap penting untuk keperluan evaluasi kinerja pemerintah. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top