Pengawasan

Jazuli: Pemerintah Wajib Lindungi Data Pribadi Pengguna Seluler

PARLEMENTARIA.COM– Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) punya kewajiban melindungi data pribadi pengguna telepon seluler sehingga tidak disalahgunakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menanggapi diwajibkannya registrasi ulang pengguna ponsel prabayar di tanah air oleh Kemenkominfo.

“Pemerintah wajib menjamin data pribadi pengguna telepon seluler agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan apapun. Ini kekhawatiran yang harus dijawab dan dijamin oleh pemerintah,” kata Jazuli, Senin (7/11).

Belakangan ini Kemenkominfo gencar mensosialisasikan registrasi ulang pengguna ponsel prabayar dengan mendaftarkan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) konsumen yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No:14/2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Karena itu, Jazuli mengingatkan, data pribadi dilindungi UU dan sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Data Pribadi Warga Negara. “Kalau disalahgunakan, publik menuntut pertanggungjawaban pemerintah karena merupakan pelanggaran hukum.”

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemkominfo, Ahmad M Ramli mengatakan, tidak perlu khawatir terkait dengan keamanan data NIK dan KK yang diberikan dalam registrasi kartu seluler. “Prinsipnya operator tidak menarik data dari dukcapil. Mereka hanya memvalidasi. Jadi, jangan khawatir.”

Dikatakan, operator dan gerai sebagai mitra menjamin perlindungan data pelanggan sesuai ISO 270001 dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. (art)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top