PARLEMENTARIA.COM– Program Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu disinergikan dengan Pondok Pesantren (Ponpes).
Hal itu dimaksudkan, kata anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) II, Akmal Pasluddin, Selasa (7/11), untuk mengembangkan Ponpes berbasis pertanian, peternakan dan perikanan darat di daerah.
“Mentan setuju dan tertarik mensinergikan pertanian dan peternakan di pesantren. Tinggal kementerian kelautan dan perikanan yang harus didorong agar memberikan porsi program pada pengembangan perikanan darat di pesantren,” ujar Akmal.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sinergi program pertanian dan peternakan dengan pesantren gencar dilakukan sejak Anton Apriantono dipercaya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Pertanian.
Program Anton yang juga politisi PKS itu antara lain Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat (LM3), Bantuan Sosial (Bansos Traktor, Pompa Air, Rice Milling Unit), Penyelamatan Sapi Betina Produktif dan Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA).
Program-program Kementan, ungkap Akmal, efektif pada implementasi pesantren karena minim penyimpangan, kelalaian atau wanprestasi. Malah bila perlu, Kementan mengimplementasikan program SDM Pertanian di pesantren.
Contoh, dapat diaplikasikan program Santri Membangun Desa (SMD), Pemuda Penggerak Membangun Desa (PPMD) dan Penyedia Mitra Tani (PMT) di pesantren yang memiliki basis ekonomi syari’ah.
“DPR-Kementan sudah punya kesepahaman bahwa program pemerintah bidang pertanian dan peternakan bersumber dari APBN dapat berjalan di pesantren. Menteri pertanian saat ini antusias meski porsi untuk program pesantren ini masih kecil,” kata Anggota Banggar DPR RI ini.
Pada program perikanan darat, kata Akmal, Menteri KKP perlu didorong agar memberikan programnya ke pesantren. Untuk wilayah tertentu, sudah terlihat pengembangan perikanannya cukup baik.
“Saat ini, budidaya perikanan darat di pesantren cukup banyak bantuan pemerintah daerah melalui dinas. Karena itu, alokasi anggaran pemerintah pusat perlu ditingkatkan untuk masalah ini,” demikian Andi Akmal Pasluddin. (art)
