Daerah

Terjadi di Limapuluh Kota, Wakil Bupati Somasi Bupati

PARLEMENTARIA.COM – Persiteruan antara Wakil Bupati Ferizal Ridwan dengan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi berbuntuk pengajuan somasi oleh pihak wakil bupati. Hal yang dipersoalkan wakil bupati adalah Peraturan Bupati No. 31 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Limapuluh Kota menjadi persoalan utama.

“Ya, somasi sudah dilayangkan tadi pagi pukul 10.00 WIB,” ujar Mukti Ali Kusmayadi Putra alias Boy London selaku kuasa hukum Ferizal, Jumat siang (03/11/2017).

Boy menambahkan proses somasi ia lakukan lewat Sekretariat Kantor Bupati Limapuluh Kota, Sarilamak. “Kebetulan Bupati sedang tidak berada di tempat,” pungkasnya.

Berdasarkan surat bernomor 107/KH.L/XI/2017 perihal somasi, Boy London dengan kantor hukum bernama Liberty menyampaikan isi somasi kliennya.

Pertama meminta Bupati agar menerbitkan kembali peraturan bupati yang sesuai dengan kaidah hukum. Boy menilai Peraturan Bupati no. 31 tahun 2016 melabrak peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Diantaranya pada pasal 1 ayat 4 di Perbup bertentangan dengan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dalam pasal 121, dijelaskan bahwa pejabat negara itu adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Sedangkan di Perbup disebutkan pejabat negara adalah Bupati Limapuluh Kota.

Selain itu pasal-pasal di Perbup yang menjadi persoalan adalah pasal 1 ayat 7, pasal 1 ayat 13, pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 2.a, pasal 3 ayat 5.a-a2 – a. 2.1, pasal 3 ayat 5.hr. B. I dan penjelasan B. 5.a.b. Kuasa hukum menilai pasal-pasal itu semua bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi yakni UU No 5 tahun 2014, PP no. 109/2000, UU no 23 tahun 2014, UU no. 17/2003, dan seterusnya.

Kedua, mengembalikan kekuasaan dan wewenang pejabat negara dalam hal ini Wabup Ferizal Ridwan.

Ketiga, menetapkan tupoksi pejabat struktural pemda khususnya wabup sebagai pejabat daerah. Keempat, menerbitkan Perbup yang baru dan tidak merugikan kliennya. Kelima, meninjau kembali perbup dalam jangka waktu 5 hari terhitung sejak surat somasi diterima.

Keenam, bilamana dalam tenggang waktu tersebut tak ada tindakan, maka wabup akan melakukan tindakan hukum gugatan ke PTUN dan Judicial Review.

Saat dikonfirmasi terkait somasi Ferizal, Bupati Irfendi ketika ditemui usai rapat di gedung DPRD Limapuluh Kota, Jumat (03/11/2017) memilih untuk tidak berkomentar. “Tidak ada komentar,” ujarnya singkat.

Sementara dikonfirmasi ke Kabag Hukum Eri Fortuna, ia mengaku belum menerima salinan somasi tersebut.

Sementara itu, terkait konflik kedua kepala daerah itu, Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra akan berusaha untuk memediasi kedua belah pihak untuk islah walaupun somasi sudah dilayangkan.

“Saya akan berusaha menjadi mediator untuk menjembatani keduanya dan merapatkan barisan demi pemerintahan Limapuluh Kota. Apalagi Bupati sendiri urang sumando bagi saya, sedangkan wakil bupati sudah umpama sahabat,” pungkasnya. (hal/esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top