Polhukam

Voxpol Center: Bahaya, Demokrat Harus Segera Eksekusi Kasus Lucy

[JAKARTA]– Partai Demokrat harus segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa pemilu legislatif 2014 di Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Timur I antara Lucy Kurniasari dengan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Fandi Utomo.

Kalau putusan MA tersebut tidak segera dieksekusi, kata pengamat politik dari Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago, Jumat (3/11), ini berbahaya buat partai berlambang Bintang Mercy itu ke depan.

Apalagi, ungkap Pangi, tahun depan ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak termasuk di Jawa Timur dimana Partai Demokrat termasuk salah satu partai pengusung calon kepala daerah baik itu untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Sedangkan tahun berikutnya, digelar pemilu legislatif yakni DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI serta Pemilihan Presiden (Pilpres) yang untuk pertama kalinya digelar serentak, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2014.

Dalam pesta demokrasi baik itu Pemilukada, Pileg maupun Pilpres, Partai Demokrat yang pernah merasakan bagaimana manisnya berkuasa sudah pasti ingin memenangkan calon yang diusung dan mendapatkan kursi lebih banyak di legislatif.

Kalau saja putusan MA tersebut tidak segera dieksekusi DPP Partai Demokrat, terang dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta itu, dapat dipastikan hal ini bakal berpengaruh kepada perolehan suara partai yang dikomandoi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Apalagi SBY, presiden dua periode tersebut selama ini dikenal rakyat Indonesia sebagai tokoh santun dan taat kepada hukum. “Sepanjang pengamatan saya, Pak SBY itu adalah tokoh yang taat hukum. Tidak seharusnya DPP Partai Demokrat membiarkan masalah ini berlarut-larut sehingga bisa menjadi ‘bom’ waktu.”

Buktinya, jelas Pangi, ketika besan SBY tersandung kasus hukum dengan KPK, SBY yang waktu itu memegang tampuk kekuasaan di negeri ini, tidak mau mengintervensi lembaga anti rusuah tersebut. “Itu kan salah satu tanda Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini taat hukum,” terang Pangi.

Kalau tidak segera dieksekusi, lanjut laki-laki yang akrab disapa Ipang ini, kasus sengketa pemilu yang dimenangkan Lucy Kurniasari di MA bakal menjadi senjata buat lawan-lawan politik Partai Demokrat maupun SBY.

Tahun depan dan 2019 merupakan tahun politik. “Saya yakin sekali, putusan MA yang tidak dieksekusi DPP Partai Demokrat bakal terus ‘digoreng’ lawan-lawan politik Partai Demokrat maupun SBY demi memenangkan pertarungan di kancah politik nasional,” kata dia.

Jangankan ada kasus seperti putusan MA yang tidak dieksekusi, tidak ada kasus saja, lawan politik berusaha mencari-cari kasus lawan hanya demi memenangkan pertarungan politik.

Bukan tidak mungkin dengan kasus itu, masyarakat yang selama ini memilih calon dari Partai Demokrat lari ke pemilih lain karena menganggap partai pimpinan SBY tersebut sudah tidak dipegang karena tidak taat hukum.

“Jadi, saya nilai sangat berbahaya buat Partai Demokrat menghadapi Pemilukada 2018 dan Pileg serta Pilpres serentak tahun berikutnya,” demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Seperti diberitakan, Lucy Kurniasari memenangkan gugatan sengketa pemilu legislatif di tingkat kasasi terhadap Fandi Utomo. Sesuai dengan putusan MA nomor 375 K/pdt.sus-parpol/2017 Mei lalu.

Putusan MA itu sudah final dan mengikat. Artinya, sudah tidak ada lagi Peninjauan Kembali (PK) kasus serupa. Sesuai ketentuan, 14 hari setelah putusan MA, Demokrat harus sudah melakukan eksekusi putusan MA.

Artinya, Partai Demokrat melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kadernya di DPR RI dimana menarik Fandi Utomo sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan menggantikannya dengan Lucy Kurniasari yang memenangkan gugatan di MA.

Lima bulan sudah putusan MA itu dikeluarkan. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda DPP Partai Demokrat akan menarik Fandi Utomo sebagai anggota DPR RI dan menggantikannya dengan Lucy Kurniasari. Ada kesan putusan itu diabaikan dan hukum dilecehkan oleh Partai Demokrat.

Ada kecurigaan kongkalikong antara Sekjen dengan pihak yang kalah dalam putusan kasasi MA tersebut. Ketika masalah ini ditanyakan ke Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan melalui What’s App (WA), tidak ada jawan.

Sementara itu Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai Demokrat, Yoseph tidak mau memberikan komentar. “Saya belum bisa jawab Pak. Saya koordinasi dulu,” tulis Yoseph melalui WA. (art)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top