Polhukam

DPW PPP DKI Jakarta Dorong Anies-Sandi Bersihkan Tempat Hiburan Mesum

ilustrasi

PARLEMENTARIA.COM– Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta mendorong langkah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno melakukan pembersihan terhadap tempat hiburan yang menjajakan perbuatan mesum.

“Kami dari DPW PPP DKI Jakarta mendukung langkah Anies-Sandi membersihkan tempat seperti Hotel Alexis. Namun, kami berharap, pembersihan jangan sampai di Hotel Alexis saja tetapi juga tempat-tempat lain,” kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz didampingi Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta, Ichwan Zayadih di Ruang Pertemuan Fraksi PPP DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jumat (3/11).

Dikatakan Aziz, masih banyak tempat-tempat semacam Hotel Alexis yang harus dibersihkan. Karena itu, DPW PPP mendorong langkah yang sudah dilakukan Anies-Sandi dalam usaha menjadikan Jakarta sebagai ibukota berakhlak serta bermoral.

Ditanya tempat-tempat mana saja yang harus dibersihkan itu, Aziz mengaku tidak mengetahui persis wilayahnya. Tetapi, hampir semua wilayah di Jakarta ada tempat semacam itu. “Dan, itu harus menjadi target Anies-Sandi.”

DPW PPP DKI Jakarta juga meminta Anies-Sandi segera membersihkan dan menertibkan Tanah Abang yang semrawut. “Kita bukan meminta mengusir para pedagang yang membuat Tanah Abang semrawut, tetapi menertibkan mereka sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Jakarta milik kita semua. Karena itu, kepentingan orang lain juga harus diperhatikan.”

Soal reklamasi Teluk Jakarta, Aziz mengatakan, selain reklamasi harus dihentikan, pihaknya juga menginginkan dibangun Giant Sea Wall atau proyek pembangunan tanggul laut pengaman pantai Jakarta atau pengembangan terpadu pesisir Ibu Kota negara yakni, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek NCICD ini terus dikebut.

“Sikap kami jelas, menolak dilanjutkannya reklamasi. Namun, DPW PPP Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta membangun Giant Sea Wall sehingga air hujan dan air laut tidak menggenang,” kata Aziz.

Dalam Rancangan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta hingga 2030, yang menjadi prioritas adalah pembangunan Giant Sea Wall. “Buat apa reklamasi, sementara prioritasnya adalah Giant Sea Wall,” kata dia.

Saat ini masih terjadi polemik tentang pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah Daerah Jakarta berkomitmen menghentikan pembangunan reklamasi. Sedangkan Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan keukeh reklamasi tetap diteruskan.

Presiden Jokowi mengaku tidak pernah memberikan izin pembangunan reklamasi. Namun disindir oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menjadi tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top