Polhukam

BKSAP DPR-UNHCR: Masalah di Rohingya Merupakan Tragedi Kemanusian

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menerima perwakilan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR Thomas Vargas di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (03/11).

Dalam pertemuan tersebut, politisi Partai Demokrat ini menanyakan perkembangan terakhir bantuan yang diberikan UNHCR kepada 600 ribu warga Rohingya yang kini berada di Bangladesh.

Menurut Vargas, kondisi masyarakat Rohingya sangat memprihatinkan walau sebagian besar dari mereka telah melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu.

Nurhayati sepakat dengan Vargas tragedi kemanusiaan yang dialami kaum Rohingya di Rakhine State adalah masalah kemanusiaan, bukan agama. Karena itu, dunia harus bisa melihat bagaimana penderitaan etnis Rohingya dihabisi penguasa Myanmar.

Menurut Nurhayati, semua warga berhak hidup dengan damai. Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur ini mencontohkan, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tetapi bisa hidup berdampingan dengan kaum minoritas lainnya yang ada di Indonesia.

“Bahkan, Candi Borobudur yang merupakan tempat suci umat Buddha terbesar di dunia berada di Indonesia dan dilindungi oleh masyarakat yang mayoritas muslim,” ungkap Nurhayati.

President International Humanitarian Law ini berharap, Indonesia dapat menjadi role model bagi negara-negara lain agar bisa hidup dengan damai. “Indonesia telah berhasil membawa emergency tentang Krisis Rohingya menjadi resolusi Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di Rusia beberapa waktu lalu.”

Dikatakan, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri diminta kembali membawa isu Rohingya dalam Asean Summit di Philipina, bulan ini sehingga pemerintah Myanmar berhenti melakukan kekerasan dan tidak terulang kembali di masa berikutnya.

Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN mempunyai peranan penting untuk mengatasi masalah yang terjadi di negara kawasan.

“Jadi, diharapkan peran Indonesia serta bantuan negara Asean lainnya dapat menghentikan kejahatan di Myanmar, sehingga orang-orang asli Myanmar ini (Rohingya) bisa kembali dan diberikan status kewarganegaraannya,” demikian Nurhayati. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top