Polhukam

Agus Hermanto: Pemerintah Harus Perlakukan Ormas Sebagai Komponen Bangsa

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan terkait usulan Revisi Undang Undang Ormas yang merupakan inisiatif dari Fraksi Partai Demokrat.

“Kami rasa perlu untuk disampaikan ke publik, terhadap usulan revisi uu ormas tersebut,” jelas Agus Hermanto dalam keterangan tertulisnya diterima parlementaria.com, Jumat (3/11/2017).

Menurut Agus, paradigma hubungan pemerintah dengan ormas, Demokrat memandang pemerintah harus memperlakukan ormas sebagai komponen bangsa yang turut berpartisipasi serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa.

“Demokrat menghendaki digunakannya pendekatan HAM dan Kedaulatan Negara berdasar Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 sekaligus menghapuskan asas Cantarius Actus,” jelas Agus.

Demokrat ulas Agus, juga menginginkan ada proses hukum yang ditempuh dalam proses pembubaran ormas agar berlangsung terukur, objektif, dan tidak sewenang-wenang.

“Demokrat menghendaki tetap diberlakukan pasal yang bersifat implementasi dari nilai demokrasi, kontrol check and balance serta konsep negara hukum,” katanya.

Mengenai pihak yang menafsirkan Pancasila, dan UUD NRI 1945 serta menentukan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila, Demokrat kata Agus, jangan sampai kekuasaan melakukan kesewenang-wenangan, sehingga harus melalui putusan pengadilan.

“Demokrat menghendaki Sanksi pidana dan pidana tambahan dalam UU menggunakan sistem ancaman minimum khusus yang disebutkan secara tegas dalam norma pasal, serta sistem ancaman maksimum khusus yang merujuk pada KUHP,” pungkasnya. (esa)

 

 


 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top