Kesra

Mengadu ke MPR, 20 Ribu Pekerja Tol Terancam di PHK

PARLEMENTARIA.COM – Penerapan Gerbang Tol Otomatis (GTO) atau pembayaran non tunai berbuntut terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja jalan bebas hambatan tersebut. Setidaknya ada 20 ribu pekerja tol yang kini terancam di PHK.

Pekerja tol yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia mengadukan persoalan tersebut ke MPR, Kamis (2/11/2017 dan mereka diterima Ketua MPR Zulkifli Hasan. “Kami memilih mendatangi MPR karena dianggap yang paling representatif,” Presiden ASPEK Mirah Sumirat.

“Kami mengikuti kegiatan Pak Zul ketemu rakyat dan rasanya pas aspirasi ini disampaikan ke MPR. Ada nasib 20 ribu pekerja tol yang gelisah karena terancaman PHK,” sambung Mirah.

Menanggapi aspirasi pekerja tol tersebut, Ketua MPR meminta Jasa Marga untuk menghindari kebijakan PHK karyawan akibat dampak penggunaan pembayaran non tunai atau GTO. Ia menegaskan bersedia menjadi penyambung aspirasi.

“Saya minta Jasa Marga hindari kebijakan PHK karyawan. Kemajuan teknologi itu kebutuhan tapi jangan mengorbankan kemanusiaan,” tegas Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Ia juga meminta Jasa Marga untuk membuka kesempatan bagi pekerja tol untuk berkiprah di sektor yang dikelola perusahaan maupun anak perusahaan.

“Pekerja tol ini punya keluarga, punya beban yang harus ditanggung setiap harinya. Kebijakan GTO kan sudah direncananakan lama, seharusnya solusi sudah disiapkan,” katanya.

Presiden Aspek Mirah Sumirat mengaku akan menyampaikan sikap Ketua MPR ini kepada pekerja tol yang menunggu kepastian.

“Terima kasih atas kesediaan Pak Zul memperjuangkan aspirasi pekerja tol. Kami optimis setelah pertemuan ini pekerja mendapat solusi terbaik,” tutupnya. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top