Pengawasan

Kasus Kekerasan Tinggi, Kaltara Butuh Rumah Aman

PARLEMENTARIA.COM – Kota Tarakan di Kalimantan Utara (Kaltara) sampai kini belum memiliki rumah aman. adahal rumah aman itu sangat dibutuhkan karena kasus-kasus kekerasan begitu tinggi terjadi . Setidaknya, Ditemukan 34 kasus kekerasan pada Januari hingga Juni 2017. Kasus kekerasan yang terjadi didominasi kekerasa rumah tangga dan seksual. Para korban kekerasan tersebut biasanya langsung dirujuk ke Jakarta, karena Kaltara belum ada rumah aman untuk merehabilitasi para korban kekerasan.

Demikian terungkap dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid dengan Sekda, Wali Kota, Ketua DPRD, Kakanwil Agama, Kadinsos, dan Kadinas PP dan PA yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Pemerintah Kota Tarakan, Selasa (31/10/2017) lalu.

Dalam pertemuan tersebut Sodik Mudjahid menjelaskan bahwa fasilitas yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memang sudah ada item anggarannya di APBN melalui Kementerian Sosial. “Tinggal alokasinya, apakah Provinsi Kaltara kebagian atau tidak. Ini semua tergantung lobi dari gubernur atau perwakilannya,” kata Sodik.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Amanat Nasional Desy Ratnasari mengatakan bahwa untuk Provinsi Kaltara termasuk Kota Tarakan, memang sampai saat ini tidak memiliki rumah aman (safe house) untuk korban kekerasan anak dan perempuan.

“Padahal, untuk melakukan rehabilitasi akan lebih mudah dilakukan di rumah aman. Selain itu, rehabilitasi lebih terfokus untuk mengontrol trauma healing dengan terapi psikologis. Keamanan dalam diri si korban bisa dikontrol agar terkendali,” kata pelantunlagu “Tenda Biru” itu.

Di Kota Tarakan sendiri belum ada dan tentu ini menjadi perhatian Komisi VIII. Ia berharap segera dibangun rumah aman atau setidaknya tempat khusus untuk para korban, lanjutnya. Siti Hadijah salah seorang staf Analis Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengakui, Kaltara memang belum memiliki tempat rehabilitasi untuk korban kekerasan.

“Pada saat kami menangani masalah anak, bingung mau dibawa ke mana korban ini. Dan kalau ditangani sendiri tidak optimal,” imbuh Hadijah. Selama ini bila kasusnya cukup serius, maka dinas setempat langsung membawa korban ke Jakarta. “Jauh sekali kalau korban harus dibawa ke Jakarta. Pastinya kami tidak bisa mengontrol lagi dan bagaimana perkembangan selanjutnya,” akunya. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top