Polhukam

Fahri: Penguatan Parlemen Untuk Memastikan Demokrasi Indonesia Makin Konsolidatif

PARLEMENTARIA.COM– Penguatan Parlemen menjadi penting guna memastikan demokrasi Indonesia makin konsolidatif. Karena parlemen yang kuat diperlukan untuk mengimbangi kewenangan besar presiden dalam sistem presidensial.

“Sistem ini harus berlaku di Indonesia seperti juga Amerika Serikat. Parlemen yang kuat membentengi demokrasi dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah memimpin rombongan Parlemen Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pekan ini. Di negara Paman Sam itu, rombongan bertemu dengan beberapa pihak dan institusi di Washington DC dan New York. Pertemuan pertama dengan Clerk of House Representatives dan anggota Parlemen Partai Republik dan Demokrat.

Siaran pers yang diterima, Kamis (2/11), Fahri mengatakan, kongres AS adalah salah satu contoh buat parlemen Indonesia karena sistemnya yang hampir sama. “Parlemen dimanapun adalah pilar utama demokrasi dan DPR ingin mendapatkan ‘insight’ yang mendalam dari mereka,” kata politisi senior ini.

Dalam hal budgeting misalnya, kata deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kewenangan DPR hanya mengoreksi hingga tingkat tertentu. Tidak sampai pada aspek yang rinci.

Begitu pula dalam hal legislasi, pengajuan RUU lebih banyak dari Pemerintah (eksekutif) sehingga DPR hanya berperan pada pembahasannya saja,” jelas wakil rakyat Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Lebih jauh diungkapkan, kunjungan rombongan DPR RI ke AS juga dimaksudkan untuk menuntaskan rencana implementasi parlemen modern yang rekomendasinya diharapkan selesai dan dilaksanakan DPR periode 2014-2019.
Seperti diketahui, Fahri juga menjabat selaku Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR akan melengkapi kunjungan ke Library of Congress untuk dasar memperkuat posisi DPR sebagai ‘brain of nations’.

Rombongan anggota DPR RI yang mendampingi Fahri antara lain Abidin Fikri (PDIP), Ibnu Munzir (Golkar), Arsul Sani (PPP), Ahmad Sahroni (Nasdem), Dossy Iskandar (Hanura), Jazuli Juwaini (PKS) dan Mulfachri Harahap dari Fraksi PAN.

Rombongan juga didampingi pimpinan dan staf badan keahlian yang menjadi konseptor bagi modernisasi DPR ke depan. “Kita berharap konsep penataan secara fisik yang dimulai pada APBN 2018 ini dilanjutkan dengan memantapkan konsep non fisik berupa regulasi dan institusi segera,” terang Inosentius Samsul sebagai Kepala Pusat Perancangan UU DPR RI. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top