Polhukam

Wapres: Terlanjur, Pemerintah Selesaikan Reklamasi Pulau C dan D

PARLEMENTARIA.COM– Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan proses reklamasi Teluk Jakarta untuk pulau buatan yang terlanjur sedang dibangun, yakni Pulau C dan D, dari 14 pulau yang termasuk dalam proyek.

“Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan, tapi bahwa apa yang sudah dijalankan itu diteruskan dan saya kira DKI juga sependapat dengan itu,” ungkap JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10).

Dikatakan, keputusan melanjutkan pembangunan yang sudah ada telah dibicarakan pemerintah pusat dan DKI Jakarta atas dasar pertimbangan efisiensi. “Yang kita bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada, kan tidak mungkin dibongkar. Kan lebih banyak ongkos membongkar dari membuat.”

JK telah mendengar penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keputusan itu. “Menurut pandangan saya, pengertian saya, begitu. Dan saya sudah bicara juga dengan Anies, bahwa penggunaannya akan harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah,” kata dia.

Karena itu, kata JK, fokus pemerintah saat ini menyelesaikan pembangunan Pulau C, D dan mengatur penggunaannya agar bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah DKI Jakarta. “Tak ada cara lain, mau diapain, caranya hanya bongkar ulang, bagaimana bongkar ulangnya? kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai kan ada yang memelihara,” kata dia.

Terkait penggunaan pulau yang sudah jadi, 24 Agustus 2017, Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atas nama PT Kapuk Naga Indah.

Sertifikat HGB Pulau D diterbitkan setelah sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pulau hasil reklamasi itu atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 19 Juni 2017. Sertifikat HGB Pulau D didasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemprov dengan PT Kapuk Naga Indah. (art/ant)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top