Polhukam

MUI: Putusan DPR Sahkan UU Ormas Dapat Picu Konflik Anak Bangsa

PARLEMENTARIA.COM– Keputusan DPR RI mensahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) menjadi UU pada Sidang Paripurna pekan lalu dapat memicu konflik diantara anak bangsa.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Saadi menangggapi pengesahan Perppu No:2/2017 menjadi UU. “Pengesahan itu juga menunjukkan adanya potensi kerawanan yang setiap saat dapat memicu konflik,” kata Zainut di Jakarta, Senin (30/10).

Dikatakan, MUI mencermati sejak terbitnya Perppu itu sampai disahkan menjadi UU, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat yang sangat tajam. Itu menunjukkan adanya ruang demokrasi yang terbuka lebar dan tumbuh di masyarakat.

Karena itu, MUI mengimbau DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar arif dan bijak merespon aspirasi masyarakat untuk mengkaji kembali secara serius, mendalam dan sungguh-sungguh UU ini agar disesuaikan dengan semangat demokrasi.

Namun, MUI menghormati putusan DPR RI yang mengesahkan Perppu No 2 Tahun 2017 menjadi UU. Soalnya, hal itu sudah sesuai dengan mekanisme politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pihak yang mengajukan gugatan uji materi terhadap regulasi ormas itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), MUI juga menghormati hal ini. “Upaya itu merupakan langkah hukum yang tepat dan patut diapresiasi karena merupakan bentuk kesadaran hukum terpuji dan sesuai konstitusi.”

MUI mengimbau masyarakat tetap memelihara kerukunan, mengedepankan semangat toleransi dan saling menghormati dalam setiap perbedaan pendapat.

“MUI juga minta agar masyarakat tidak melakukan tindakan provokatif dan mempertentangkan perbedaan yang dapat menimbulkan kegaduhan, salah paham dan fitnah sehingga kehidupan masyarakat tetap aman damai dan kondusif,” demikian Zainut Tauhid Saadi. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top