Polhukam

JK: Mewujudkan Keadilan Sosial Diperlukan Kedaulatan Ekonomi

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Musyawarah Nasional (Munas) Kedaulatan Bangsa Menuju Satu Abad Kemerdekaan 2045.

“Berbicara tentang menyongsong satu abad kemerdekaan bangsa, berarti itu pada 2045, sisa 28 tahun lagi dari sekarang. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan?” kata Wapres dalam sambutannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017) lalu.

Menurut Wapres, cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia sudah jelas tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga untuk mencapainya pertama-tama diperlukan kedaulatan ekonomi.

“Dalam melihat kemajuan suatu bangsa, selalu ukuran itu pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita yang baik, namun ekonomi juga saling berkaitan dengan aspek lain, ekonomi akan tumbuh apabila politik, sosial, dan keamanan stabil,” tuturnya.

Munas Kedaulatan Bangsa Menuju Satu Abad Kemerdekaan 2045 diselenggarakan Institut Harkat Negeri (IHN) dan diikuti 170 akademisi, ilmuwan dan penggerak masyarakat sipil dari 60 kota dan 50 perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Munas tersebut diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk membangun negeri menuju satu abad Kemerdekaan RI 2045, antara lain dengan menjawab tiga masalah utama, yakni Kesenjangan ekonomi, kehidupan politik dan penegakan hukum, serta tantangan geopolitik global. (anc/esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top