Polhukam

SBY Tagih Janji Pemerintahan Jokowi, Segera Revisi UU Ormas

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menagih janji pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang disahkan Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (24/10).

Fraksi Partai Demokrat DPR RI, jelas Presiden Indonesia dua periode itu, mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemesyarakatan (Ormas) menjadi UU.

Namun, kata SBY dalam Twitter @SBYudhoyono, Fraksi Partai Demokrat menerima Perppu Ormas tersebut menjadi UU dengan catatan, pemerintah harus segera melakukan revisi UU Ormas yang baru disahkan itu.

“Sikap Fraksi Partai Demokrat tegas & jelas. Menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi & menolak jika pemerintah tak lakukan revisi,” kata SBY dikutip dari Twitternya, @SBYudhoyono, Kamis (26/10)

Dikatakan SBY, pemerintah berjanji akan melakukan revisi substansi Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU karena dinilai masih kurang tepat.

Saat pembahasan Perppu Ormas di Komisi II hingga pandangan mini antarfraksi, jelas SBY, pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Untuk merevisi UU Ormas tersebut, Fraksi Partai Demokrat sudah menyiapkan sejumlah usulan. “Hasil pertemuan Fraksi Partai Demokrat dengan pemerintah (Mendagri dan Menkominfo), pemerintah bersedia lakukan revisi.”

SBY yang dua kali memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung itu berharap agar pemerintah tidak lupa dengan janjinya yakni segera melakukan revisi UU Ormas.

“Janji itu harus segera direalisasikan. Hal ini penting agar negara punya dasar undang-undang yang sesuai. Substansi UU Ormas ada yang sudah tepat. Namun, ada yang tidak tepat, tidak adil & tidak sesuai dengan jiwa & semangat konstitusi kita,” kata SBY.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR masuk dalam kelompok yang memberikan dukungan terhadap Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Namun, dukungan yang diberikan Fraksi Partai Demokrat tersebut dengan catatan ada revisi. Begitu Perppu Ormas menjadi undang-undang, harus segera dilakukan revisi.

Selain Demokrat, ada PPP dan PKB yang mendukung disahkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang. PKB dan PPP juga memberikan dukungan dengan catatan.

Sementara, empat fraksi lain yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura mendukung Perppu Ormas menjadi UU. Fraksi yang menolak adalah PKS, PAN dan Gerindra. (art)

PARLEMENTARIA.COM– Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menagih janji pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang disahkan Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (24/10).

Fraksi Partai Demokrat DPR RI, jelas Presiden Indonesia dua periode itu, mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Kemesyarakatan (Ormas) menjadi UU.

Namun, kata SBY dalam Twitter @SBYudhoyono, Fraksi Partai Demokrat menerima Perppu Ormas tersebut menjadi UU dengan catatan, pemerintah harus segera melakukan revisi UU Ormas yang baru disahkan itu.

“Sikap Fraksi Partai Demokrat tegas & jelas. Menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi & menolak jika pemerintah tak lakukan revisi,” kata SBY dikutip dari Twitternya, @SBYudhoyono, Kamis (26/10)

Dikatakan SBY, pemerintah berjanji akan melakukan revisi substansi Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU karena dinilai masih kurang tepat.

Saat pembahasan Perppu Ormas di Komisi II hingga pandangan mini antarfraksi, jelas SBY, pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Untuk merevisi UU Ormas tersebut, Fraksi Partai Demokrat sudah menyiapkan sejumlah usulan. “Hasil pertemuan Fraksi Partai Demokrat dengan pemerintah (Mendagri dan Menkominfo), pemerintah bersedia lakukan revisi.”

SBY yang dua kali memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) langsung itu berharap agar pemerintah tidak lupa dengan janjinya yakni segera melakukan revisi UU Ormas.

“Janji itu harus segera direalisasikan. Hal ini penting agar negara punya dasar undang-undang yang sesuai. Substansi UU Ormas ada yang sudah tepat. Namun, ada yang tidak tepat, tidak adil & tidak sesuai dengan jiwa & semangat konstitusi kita,” kata SBY.

Seperti diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat DPR masuk dalam kelompok yang memberikan dukungan terhadap Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Namun, dukungan yang diberikan Fraksi Partai Demokrat tersebut dengan catatan ada revisi. Begitu Perppu Ormas menjadi undang-undang, harus segera dilakukan revisi.

Selain Demokrat, ada PPP dan PKB yang mendukung disahkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang. PKB dan PPP juga memberikan dukungan dengan catatan.

Sementara, empat fraksi lain yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura mendukung Perppu Ormas menjadi UU. Fraksi yang menolak adalah PKS, PAN dan Gerindra. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top