Pengawasan

Fadli Zon: Pemerintah Ceroboh Libatkan WWF

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik kebijakan pemerintah yang menunjuk WWF Indonesia sebagai Project Management Officer (PMO) pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial oleh pemerintah.

“Tindakan pemerintah itu telah membuat agenda reforma agraria yang bersifat vital akhirnya jadi dianggap lelucon,” kata Fadli Zon yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan (HKTI) dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10/2017).

Menurut Fadli Zon, urusan reforma agraria sangat tidak pantas ditangani oleh sebuah LSM internasional yang bidang kerjanya juga jauh dari isu agraria. “Keputusan itu harus dipertanyakan dan mestinya segera dievaluasi oleh presiden,” tegas Fadli Zon.

Secara kelembagaan, sambung Fadli Zon, sekretariat bersama itu memang bisa saja melibatkan banyak pihak, termasuk LSM, atau aktivis LSM, tapi tentu saja dipilih yang kompeten dan telah berpengalaman dengan isu agraria.

“Ceroboh sekali jika pemerintah menyerahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria ini kepada unsur non-pemerintah. Apalagi, LSM yang ditunjuk ini adalah LSM konservasi lingkungan. Kekeliruannya jadi berlipat-lipat,” tegasnya.

Karena kata Fadli, reforma agraria merupakan isu yang bersifat lintas sektor dan lembaga. “Menurut saya, untuk memudahkan koordinasi, seharusnya Presiden memimpin langsung koordinasinya,” kata Fadli.

“Insiden ini membuat kita jadi bertanya-tanya tentang keseriusan pemerintah dalam melaksanakan agenda reforma agraria. Dalam catatan saya, meskipun pemerintahan saat ini telah menghidupkan kembali Kementerian Agraria, namun efeknya terhadap agenda reforma agraria belum banyak. Apalagi, hingga kini Presiden belum juga menerbitkan Perpres Reforma Agraria,” sambungnya.

Menurut Fadli, pemerintah seharusnya memperhatikan bahwa sejak 2007 Indonesia terus mengalami defisit perdagangan pangan. Laju permintaan pangan di Indonesia kini mencapai 4,87 persen per tahun, dan tak mampu dikejar oleh kemampuan produksi nasional. Salah satu sebab defisit perdagangan pangan adalah karena masalah agraria.

“Jika dibandingkan dengan negara lain, meskipun sering disebut negara agraris, sebenarnya ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah, atau 451 meter persegi bila digabung lahan kering. Angka itu jauh di bawah Vietnam, yang mencapai 960 meter persegi; Thailand, yang mencapai 5.226 meter persegi, atau Cina yang mencapai 1.120 meter persegi. Di sinilah pentingnya agenda reforma agraria,” terang Fadli.

“Karena itu Fadli meminta Presiden Jokowi segera menegur Menko Perekonomian atas penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer Sekber Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. “Jika penunjukkan itu memang sepengetahuan dan seizin presiden, saya berharap keputusan itu segera dikoreksi,” ujarnya. (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top