Ekonomi

Bambang Soekartono: APBN 2018 Diseludupi PNM Untuk PT KAI

PARLEMENTARIA.COM– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah diselundupi oleh Penyertaan Modal Negara (PNM) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Padahal, kata politisi senior Partai Gerindra ini, PNM kepada PT KAI (persero) Rp 3,6 triliun sudah ditolak pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan yang mewakili Menteri BUMN RI di Gedung Nusantara Satu beberapa waktu lalu.

Kepada awak media, Bambang menjelsakan, Komisi VI yang punya wewenang membahas PMN. Jika Komisi VI DPR menolak, itu berarti proses selanjutnya tidak bisa dilanjutkan. Soalnya, keputusan komisi berkekuatan hukum, sehingga PMN kepada PT KAI tidak boleh masuk dalam APBN.

“Lah, tau-tau kok malah muncul lagi, di rincian postur anggaran. Karena itu, kami melakukan protes dan penolakan. Karena keputusan anggaran mitra itu ditentukan, diputuskan oleh komisi,” kata dia.

Dikatakan, tidak boleh di komisi sudah diputuskan A di Banggar atau di Pemerintah diputuskan beda. “Berarti ini melanggar UU karena yang melindungi kewenangan komisi adalah UU MD3, dan juga ada Keputusan MKD dan komisi yang berkewajiban membahas PMN.”

Menurut Bambang, Komisi VI yang diwakili 10 fraksi sudah menolak PNM untuk PT KAI. Anehnya, ketika masuk di Banggar dan di Paripurna PNM justru masuk lagi.

“Jadi ini gak benar, makanya ditolak oleh seluruh anggota yang ada di Komisi VI, yang diwakili masing-masing fraksi itu semuanya menolak. 10 farksi menolak termasuk Fraksi PDI P,” ungkap dia.

Dikatakan, komisi VI selalu berpikiran bahwa anggaran harus betul-betul bermanfaat untuk rakyat. Kalau memang mau dicantumkan dalam postur APBN, harus dibahas ulang untuk disahkan.

“Selaku Komisi VI, kami menekankan untuk dicabut dulu dan dibahas ulang. Jadi, tidak boleh menjadi undang-undang dulu, dicoret dari APBN 2018, itu melanggar undang-undang.”

Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, penolakan PMN ini sangat beralasan karena PMN 2015 Rp 2 triliun belum terserap. Karena itu, dia mengaku prihatin, sebab dalam kondisi perekonomian negara yang tidak baik, justru diberikan beban untuk PNM.

Alasan kedua, kata Bambang, Indonesia dalam kesulitan anggaran pendapatan dari sisi perpajakan dan sebagainya sehingga utang kita pasti akan bertambah di akhir tahun ini. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top