Polhukam

Yusril: Sebagian Umat Islam Telah Terkena Proses Sekularisasi

PARLEMENTARIA.COM – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dengan disahkannya Perpu tsb oleh DPR menjadi UU, maka proses pengujian Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK) praktis terhenti.

“MK nanti akan menerbitkan penetapan menghentikan persidangan karena obyek yang diuji sudah tidak ada lagi, karena Perppunya sudah menjadi UU,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2017).

Menurut Yusril, nasib Perppu memang tergantung kepada MK dan DPR. Mereka adu cepat. Kalau MK putuskan lebih dulu misalnya membatalkan Perppu tersebut, maka pembahasan di DPR juga dihentikan karena obyek yang dibahas sudah tidak ada lagi. Demikian juga sebaliknya. Kini DPR lebih dulu menyetujui Perppu disahka menjadi UU, maka sidang MK yang kehilangan obyek pengujiannya.

Namun begitu, para pihak yang mengajukan pengujian Perppu ke MK dapat mengajukan kembali permohonan pengujiannya, tetapi bukan lagi menguji Perpu, melainkan menguji UU tentang pengesahan Perpu tsb. Prosesnya mulai dari awal lagi seperti pernohonan pengujian Perppu yang sudah dilakukan.

MK akhirnya lambat mengambil keputusan tentang pengujian Perppu ini karena yang mohon terlalu banyak. Padahal cukup satu permohonan saja yang dikerjakan secara serius. Pemohonnya boleh banyak. Sebab jika satu permohonan dikabulkan, keputusannya berlaku bagi semua.

“Masalah terlalu banyak pihak yang mencari panggung dan mengajukan permohonan sendiri-sendiri, sehingga sidang MK menjadi panjang dan berlarut-larut. Akhirnya didahului DPR, sedang semua pemohon kini tinggal gigit jari,” terang Yusril.

Jauh hari Yusril sudah memprediksi bahwa DPR akan menerima Perpu ini. Sebab jika divoting, suara fraksi yang pro Perpu lebih banyak dari penentangnya. Pertimbangan DPR sangat politis, beda dengan MK yang menguji Perpu semata-mata yuridis-konstitusional.

PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP adalah partai pendukung Pemerintah Jokowi. Sudah pasti mereka akan menerima Perpu. Partai Demokrat yang diperkirakan akan menolak, ternyata akhirnya setuju juga dengan Perppu.

Omas-ormas Islam menurut Yusril adalah kelompok yang paling khawatir dengan Perppu yang bersifat repressif ini. Namun masalahnya adalah kekuatan politik pro Islam di DPR sangat lemah, apalagi di Pemerintah.

“Sebagian umat Islam telah terkenan proses sekularisasi, sebagiannya lagi bersikap pragmatis dan kehilangan idealisme. Pemerintah dan DPR yang seperti ini dengan mudah menggunakan kekuasannya untuk menuduh kelompok Islam sebagai kelompok radikal dan intoleran,” jelasnya.

Menurut Yusril, Perppu yang sudah disahkan menjadi UU ini bisa menjadi alat untuk menekan dan membubarkan ormas-ormas Islam yang berseberangan dengan penguasa. “Ini masalah serius bagi umat Islam di negara ini,” kata Yusril mengingatkan. (esa)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top