Legislasi

Saleh Daulay Sebutkan 7 Isu Krusial RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay menyebutkan tujuh isu krusial yang ada di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang rencanakan akan disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, hari ini, Rabu (25/10/2017)

“Namanya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi jangan salah sebut karena ini sudah menjadi perdebatan tentang soal judul UU ini di Rapat Panja,” kata Saleh dalam diskusi “Implementasi UU Perlindungan TKI dan Kendalanya” di Media Center DPR, Selasa (24/10/2017).

Tujuh isu krusial yang yang disebutkan Saleh adalah, pertama soal kelembagaan. selama ini ada dua institusi negara yang memang secara khusus mengatur bagaimana penyelenggaraan Pelindungan dan penempatan tenaga kerja kita di luar negeri, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI.

“Pada undang-undang ini, kita ingin membedakan tugas dan fungsi kedua lembaga ini agar tidak ada tumpang tindih. Jadi selama ini teman-teman LSM juga aktivis migrant care misalnya itu selalu menginginkan agar ada garis yang jelas antara tugas dua kedua lembaga ini. kita menginginkan sekarang ini Kementerian Tenaga Kerja itu sebagai regulatornya dan kemudian operator pelaksanaannya adalah BNP2TKI,” jelasnya.

Isu krusial kedua adaya peran besar yang diberikan kepada pemerintah daerah. Karena selama ini Ketika tenaga kerja sudah berangkat ke luar negeri ada banyak pemerintah daerah terutama di Kabupaten yang tidak tahu kalau warganya ternyata jumlahnya sudah sekian ribu orang di luar negeri.

Ketiga, di dalam undang-undang ini, ada namanya layanan terpadu Satu atap atau LTSA. ama semangatnya dengan yang kedua, soal peran pemerintah daerah. Dengan LTSA diharapkan akan menjadi pusat pelayanan dari seluruh TKI atau seluruh pekerja migran.

keempat ada aturan di dalam undang-undang ini tentang pelatihan vokasi pelatihan vokasional, latihan keahlian bekerja yaitu di Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah atau swasta. “Kita punya BLK banyak. Dengan undang-undang ini kita mau memaksimalkan peran dari BLK itu untuk melatih para tenaga kerja kita supaya ada skillnya,” jelas Saleh.

Kelima, meningkatkan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi dari swasta melalui LTSA tadi. “Jadi nanti perusahaan penempatan tenaga kerja itu boleh ada di pusat terdaftarnya, dia boleh memiliki cabangnya di daerah, tetapi cabang itu tentu ada diamati dan diawasi secara konsisten melalui LPSA tadi,” jelasnya.

Keenam, jaminan sosial tenaga migran Indonesia. Dulu jaminan sosial tenaga migran Indonesia itu dikerjakan oleh konsorsium, asuransi, swasta dan ada 3 konsorsium besar yang bekerja di situ. “Tetapi sekarang melalui undang-undang ini kita akan amanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Ketujuh adalah pembiayaan pekerja migrant Indonesia. Dimana pembiayaan pekerja migran Indonesia di dalam undang-undang ini tidak lagi membebankan biaya penempatan Kerja migrant Indonesia kepada pekerjaannya atau calon pekerjanya tetapi membebankan kepada calon pemberi kerja.

“Mudah-mudahan ini memutus mata rantai yang selama ini terjadi. Dulu sering sekali, karena pembiayaan diberikan kepada calon tenaga kerjanya, maka karena itu nanti setelah sampai di sana, bisa tidak bergaji 4 sampai 6 bulan, bahkan seringkali terjadi sudah dua tahun bekerja tidak digaji sama sekali,” jelas Saleh Daulay. (aam)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top