Legislasi

Perppu Ormas Bukan Langkah Bijak Atasi Ormas Bermasalah

PARLEMENTARIA.COM – Peraturan Presiden Pengganti UU (Perppu) No.2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) dinilai bukan langkah bijak mengatasi Ormas-ormas bermasalah. Perppu yang menggantikan UU No.17/2013 ini juga merupakan bentuk ketidakmampuan pemerintah melakukan pembinaan Ormas.

“Perppu tentang Ormas bukanlah langkah bijak untuk menyelesaikan permasalaan ormas yang dianggap bermasalah, melainkan sebagai wujud ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai Ormas yang ada. Perppu, memang, hak subjektif presiden, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 22 ayat (1),” kata anggota DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Selasa (24/10/2017).

Diutarakan, dalam UUD itu, Presiden bisa mengeluarkan Perppu dalam kegentingan yang memaksa. Ada tiga syarat keluarnya Perppu berdasarkan Putusan MK No.138/PUU-VII/2009, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum, terjadi kekosongan hukum, dan kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan membuat UU karena butuh waktu lama. Sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk segera diselesaikan.
Menurut politisi Gerindra ini, bila merujuk pada Putusan MK, maka Perppu Ormas telah melanggar tiga syarat itu. Pertama, tidak ada kebutuhan mendesak, karena kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini masih normal. Kedua, tidak ada kekosongan hukum, karena ketiadaan UU, mengingat pengaturan tentang tata kelola dan pemberian sanksi bahkan pembubaran Ormas telah ada dalam UU. No.17/2013. Ketiga, kalau pun ada kekosongan hukum, Presiden masih bisa mengajukan perubahan UU No.17/2013 kepada DPR.
“Perppu No.2/2017 jangan sampai memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Sebab kalau itu terjadi, maka pemerintahan Joko Widodo dapat dikatakan menjadi sebuah pemerintah yang berwatak otoriter. Kenapa dikatakan otoriter, karena setiap kewenangan diambil alih oleh pemerintah yang kontra produktif dengan semangat demokrasi Pancasila yang kita anut,” tegas Heri.
Perppu tersebut ternyata juga memberi peluang seluas-luasnya kepada Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c. Artinya, hanya pemerintah satu-satunya yang punya otoritas memberi tafsir apakah ormas melanggar atau tidak melanggar, bertentangan atau tidak bertentangan terhadap Pancasila. “Itu, kan, wilayah yudikatif, wilayah pengadilan,” kilahnya, singkat.
Dengan Perppu tersebut, Kemenhumkam dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini otoriter namanya. Dan Perppu tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Bisa terjadi abuse of power. Pemerintah juga bisa semaunya sendiri menghantam suara-suara yang tidak setuju dengannya.
“Soal kita perlu mengantisipasi bahaya radikalisme, komunisme, dan paham-paham lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta NKRI,  itu harus. Tapi caranya musti dilakukan berdasarkan mekanisme yang terbuka, adil, dan benar. Saat ini banyak instrumen yang bisa dipakai untuk melacak sejak dini ancaman radikalisme itu,” papar anggota Komisi XI ini. (esa)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top