Pengawasan

DPR Minta BPK Audit Investigatif Dana Otsus Aceh

PARLMENTARIA.COM – Ketua Tim Pemantau Otsus DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif khusus terkait dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh guna mengetahui implementasi dana Otsus yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

“Bukan untuk mencari-cari kesalahan melainkan kami meminta dilakukan audit investigatif khusus oleh BPK terkait penggunaan dana otsus di Aceh untuk melihat struktur bahwa dana tersebut sudah digunakan dengan sebaik mungkin dan sampai kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan,” ucap Fadli usai melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Aceh beserta jajaran dan mitra kerja terkait di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (23/10/2017).

Terkait berlakunya dana Otsus Aceh hingga 20 tahun, Fadli berharap ke depan jangka waktu pemberian dana bisa diperpanjang seumur hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap dana Otsus yang sudah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Oleh karena itu kami akan terus menggali dan menggiatkan evaluasi, sehingga diharapkan pelaksanaan atau penggunaan dana otsus Aceh tepat sasaran,” harap politisi F-Gerindra itu.

Senada dengan Fadli, Anggota Tim Pemantau Otsus DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil mendukung adanya audit investigatif khusus agar ke depan pengelolaan dana Otsus Aceh bisa lebih baik dan tepat sasaran.

“Sebab harus kita akui Aceh ini dalam serapan pendidikan, kesejahteraan, pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya masih jauh. Oleh karena itu adanya audit khusus agar ke depan peruntukkan dana Otsus ini bisa benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh,” ungkap Nasir.

Politisi F-PKS ini menilai dana Otsus Aceh cukup besar, mencapai Rp 56,6 triliun. Sehingga, anggaran yang sudah digunakan bagi pembangunan infrastruktur dapat dikorelasikan dengan kesejahteraan masyarakatnya.

“Semangat dari Otsus ini yaitu bagaimana masyarakat Aceh bisa sejahtera. Maka dana yang sudah digunakan untuk pembangunan di Aceh, seperti apa korelasinya dengan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan lainnya,” kata Nasir.

Di sisi lain, Anggota Tim Pemantau Otsus DPR RI yang juga anggota Komisi V DPR RI Firmandez berharap jangka waktu pemberian dana Otsus Aceh tidak dibatasi, sehingga benar-benar dapat digunakan secara tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Aceh.

“Oleh karena itu, saya berharap agar dana Otsus ini jangan dibatasi sampai 20 tahun saja, tetapi seumur hidup seperti dengan yang ada di Papua. Dana Otsus berbeda dengan dana infrastruktur, jadi diharapkan dana Otsus yang diberikan ini bisa memberikan semangat pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat di Aceh khususnya,” harap politisi F-PG itu.

Kunjungan Tim Pemantau Otsus DPR ke Aceh ini juga diikuti oleh Fadhlullah (F-PG), Rufinus Hotmaulana (F-Hanura), dan Irmawan (F-PKB). (esa)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top